Pro kontra terkait anggaran yang diambilkan dari APBD Jatim sebesar Rp 4,9 miliar terus mewarnai pelaksanaan Muktamar NU ke-33 di Jombang pada Agustus mendatang. Termasuk banyaknya kader PKB yang masuk dalam kepengurusan muktamar tak luput dari kritikan sejumlah elemen.
Menanggapi masalah ini, Ketua DPW PKB Jatim A Halim Iskandar hanya tersenyum saja. Menurutnya, sesuai aturan, setiap organisasi kemasyarakatan (ormas) mendapatkan bantuan berupa dana hibah. Namun untuk besarannya tergantung dari besar kecilnya ormas.
“Jujur saja, dana Rp 4,9 miliar sangat kecil dibanding dengan jumlah peserta muktamar yang mencapai 50.000 orang dari jumlah warga nahdliyin sekitar 80 juta orang se-Indonesia. Apalagi panitia akan menanggung biaya transportasi, akomodasi, serta konsumsi. Bisa dibayangkan berapa anggaran yang dibutuhkan,” tegas pria yang juga Ketua DPRD Jatim ini.
Bagaimana dengan adanya kekhawatiran bantuan hibah itu disalahgunakan dan perlu dilakukan audit?
Menurut Halim, tudingan tersebut tidak berdasar dan terkesan fitnah. Pasalnya, semua bantuan hibah yang diambilkan dari APBD sudah otomatis dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
