Meski sejumlah daerah telah mengumumkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas penyelenggaraan APBD 2014, namun Kota Surabaya terkesan masih menyembunyikannya. Salah satunya anggota DPRD Surabaya mengaku belum mendapatkan salinan LHP BPK meski dipastikan pimpinan dewan telah mendapatkannya langsung dari Perwakilan BPK RI Jawa Timur.
“Kita belum mendapatkan salinannya, bahkan dalam rapat Banmus juga belum dibahas. Saya kira pimpinan perlu segera membahas hal ini di rapat Banmus,” terang Ketua Fraksi Gerindra, BF Sutadi saat dikonfirmasi Bhirawa, Senin (1/6).
Menurut Sutadi, LHP BPK untuk tahun anggaran 2014 bisa menjadi salah satu acuan bagi penilaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKP AMJ) wali kota yang saat ini sedang dibahas di Pansus dari Komisi C. “Mumpung Pansus LKP AMJ masih bekerja, hasil audit BPK ini bisa dijadikan salah satu acuan untuk penilaian,” tegasnya.
