Piutang retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Sampang mencapai Rp 157 juta. Piutang itu terhitung sejak 2013 hingga 2015. Hingga sekarang, piutang tersebut belum terbayar.
Sekretaris Dishub Sampang Yulis Juwaidi membenarkan target retribusi parkir yang tidak dicapai oleh pihak ketiga selama tiga tahun jadi temuan BPK. Pengelolaan parkir saat itu menggunakan sistem kontrak dengan pihak ketiga. Target antara Rp 2 juta sampai Rp 4 juta.
Setelah dilakukan audit, BPK menemukan adanya target retribusi yang tidak tercapai. Sehingga, sisa target retribusi dianggap sebagai piutang. Temuan itu tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2019 Nomor 506/S-HP/XVIII.SBY/06/2020. ”Sisa retribusi dari target yang tertera dalam surat kontrak dianggap piutang oleh BPK,” katanya.
Ada 64 lokasi parkir yang dikelola pihak ketiga selama tiga tahun. Tersebar di Kecamatan Kota Sampang, Camplong, Banyuates, Sokobanah, Ketapang, Torjun, Omben, dan Jrengik. ”Kasus lama yang di-review lagi dalam LHP BPK 2019. Rekomendasinya pengembalian,” ungkapnya.
Pihak ketiga yang memiliki tanggung jawab atas piutang tersebut sedang dideteksi sebagai tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Sebagian datanya sudah ditemukan.
Saat ini pengelolaan parkir di Sampang sudah menggunakan sistem berlangganan. Jika retribusi yang dicapai tidak sesuai target tidak akan jadi piutang. Sebab, bukan sistem kontraktual seperti sebelumnya. ”Misal targetnya 10 dan pencapaiannya hanya 7, yang dievaluasi kinerjanya saja,” terangnya.
Ketua Jaka Jatim Korda Sampang Sidik menyayangkan atas tak tertagihnya piutang lama hingga jadi temuan BPK tiap tahun. Menurut dia, ini menunjukkan pemerintah daerah sangat lemah. Terutama inspektorat selaku pengawas internal.
Menurut dia, penerapan reward dan punishment dalam tata kelola birokrasi di Sampang tidak jalan. ”Kok bisa temuan itu dibiarkan berlarut-larut dan tidak ditindaklanjuti?” terangnya.
Sumber: radarmadura.jawapos.com
