Keberadaan alokasi dana program pemerintah yang digulirkan kepada masyarakat, yakni PKH (Program Keluarga Harapan) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan, diharapkan mampu membantu masyarakat kurang mampu, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Hal tersebut yang disampaikan oleh Menteri Sosial RI, Agus Gumiwang Kartasasmita, ketika hadir ke Kabupaten Lumajang dengan melakukan giat dialog dan sosialisasi. Di situ Agus kembali menegaskan, bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) harus tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat kuantitas.
Pada forum dialog Sosialisasi Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang digelar di GOR Wirabhakti Lumajang, (11/3), Menteri Kabinet Kerja di Era Jokowi ini juga menjelaskan bahwa alokasi anggaran PKH pada 2019 ini naik menjadi Rp 34 Triliun.
“Kita jaga misi PKH bahwa program ini harus bisa mengurangi beban masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, dalam keterangannya menjelaskan bahwa di Kabupaten Lumajang terdapat 144 orang petugas PKH, sementara itu jumlah Keluarga Penerima Manfaat tercatat sebanyak 46.471 keluarga. Menurutnya, program PKH dari Pemerintah Pusat tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Lumajang.
“Terima kasih, atas bantuan program nyata Pemerintah Pusat, yang sudah dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, menurut Anggota III BPK RI DR. Achsanul Qosasi, yang juga bersama rombongan Kementerian Sosial juga mengingatkan kepada masyarakat, agar mereka atau para keluarga penerima manfaat PKH tidak memberikan sesuatu apapun kepada pihak manapun, baik kepada petugas maupun yang mengaku dari PKH, untuk tidak memberikan imbalan atau modus apapun.
