Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD 2019 selalu berjalan alot. Penyebabnya, badan anggaran (banggar) tidak sepakat dengan pengajuan rancangan anggaran dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Nilainya dianggap terlalu rendah.
Kemarin (31/7) rapat anggaran kembali dilaksanakan. Terhitung sudah empat kali banggar dan TAPD membahas KUAPPAS RAPBD 2019. Sayang, hasilnya belum ada. Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan menyatakan, pembahasan masih berjalan. Sejumlah hal dibahas. Mulai belanja langsung, anggaran setiap dinas, hingga program prioritas tahun depan. ’’Pembahasan masih berjalan dinamis,’’ ucapnya kemarin.
Menurut Wawan, sapaan akrab Sullamul, banggar masih belum sepakat. Dia mencontohkan besaran belanja langsung. TAPD hanya mematok Rp 3,9 triliun. Lebih kecil dibandingkan tahun ini yang nilainya mencapai Rp 4 triliun.
Kecilnya belanja langsung itu jelas berdampak pada program prioritas yang diusulkan pemkab. Misalnya, frontage road (FR), penanganan banjir, rehab sekolah rusak, serta pembangunan gedung terpadu. ’’Alokasi dana menjadi sangat kecil,’’ ucapnya.
Persoalan lain, mayoritas anggaran dinas jeblok. Berkurang jauh dibandingkan tahun ini. Kecilnya dana dinas berdampak pada program kegiatan. Dinas semakin minim inovasi.
Selain itu, pembahasan program prioritas menjadi pemantik. Misalnya, penanganan banjir dan jalan beton. Dua program tersebut merupakan prioritas pemkab. Namun, alokasinya hanya Rp 55 miliar. Perinciannya, bidang pengairan Rp 45 miliar dan bina marga Rp 10 miliar. ’’Kami upayakan seluruh prioritas bisa mendapatkan dana besar,’’ jelasnya.
Anggota Banggar Bangun Winarso mengatakan, sebenarnya pemkab bisa menambah belanja langsung. Tambahan itu berasal dari lampauan pendapatan. Yakni, pajak dan retribusi. Menurut dia, setoran pajak selama ini minim. Pada 2017 setoran pajak hanya Rp 831 miliar. Nah, tahun ini pemkab menargetkan Rp 868 miliar. ’’Tahun depan targetnya Rp 965 miliar,’’ jelasnya.
Sementara itu, Sekda Sidoarjo Achmad Zaini menjelaskan bahwa menurunnya pendapatan disebabkan dana perimbangan. Sejauh ini dana dari pemerintah pusat itu baru asumsi. ’’Karena baru ada kejelasan pada Oktober,’’ tuturnya.
