Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo barat dan penuntasan proyek Frontage Road (FR) menjadi sorotan tajam DPRD Sidoarjo. Kali ini, kritikan kalangan dewan tentang program prioritas Pemkab Sidoarjo yang progress-nya dirasa sangat lambat.
Jadi prioritas karena RSUD barat ini untuk melayani pasien di kawasan Krian, Tarik, Prambon, Krembung, dan sekitarnya, sementara FR mengatasi macet di sepanjang Waru hingga Buduran.
“Progress-nya lambat, padahal rumah sakit dan frontage road sangat dibutuhkan,” kata M Rojik, juru bicara DPRD Sidoarjo dalam rapat paripurna rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kinerja (LKPj), Rabu (24/4).
Untuk pembangunan RS sudah dialokasikan dana Rp 125 miliar pada APBD 2019. Namun, sampai saat ini pembangunan belum berjalan. Pembangunan RSUD Sidoarjo Barat bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan pada warga di kawasan barat.
Selama ini untuk berobat warga harus menempuh perjalanan jauh. Dari tempat tinggalnya menuju RSUD Sidoarjo yang letaknya di kota. “Selain jarak jauh, jumlah pasien di RSUD Sidoarjo terus bertambah,” sebut dia.
Bahkan RSUD kerap overload. Sehingga, satu-satunya solusi dengan mempercepat pembangunan RSUD Sidoarjo Barat.
Sedangkan FR sepanjang 9,3 km yang sudah digarap sejak 2013, hingga sekarang belum kelar proses pembebasan lahannya. Padahal, dana yang dikucurkan dua tahun belakangan sudah sekitar Rp 270 miliar.
Dewan menilai, pengerjaan program ini juga lamban. “Tahun depan harus tuntas, agar segera bisa dimanfaatkan oleh warga,” tandas Rojik.
Tunggu peta bidang
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sunarti Setyaningsih mengatakan, pengerjaan FR memang masih tersendat. Penyebabnya, pihaknya masih menunggu penuntasan peta bidang.
Saat ini, lanjut Sunarti, pembebasan lahan masih dikerjakan kantor pertanahan Sidoarjo. “Proses appraisal juga menjadi ganjalan. Pemkab diminta kembali melakukan perhitungan harga tanah karena ada warga yang menolak,” ucapnya.
Sementara, Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin juga menegaskan bahwa program prioritas harus segera dituntaskan.
