Bupati Faida dan Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief sudah tak lagi menjabat. Namun puluhan ribu jaket pelampung bergambar diri mereka yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur didistribusikan kepada nelayan dan masih tersimpan rapi di Aula Joko Thole PGRI.
Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto mengaku kaget saat mendengar informasi tersebut. Pasalnya jaket pelampung tersebut adalah proyek pengadaan Perubahan APBD 2018 dan penempelan emblem branding bergambar Faida-Muqier dibiayai dengan APBD 2019.
Pengadaan dilakukan ULP Bagian Pembangunan dan diserahterimakan ke Dinas Perikanan pada 15 Januari 2019. Pemasangan emblem tulisan dan gambar faida-Muqiet dilakukan pada akhir 2019 memakai anggaran dari Perubahan APBD Jember tahun 2019.
Hasil inspeksi mendadak pun dilakukan ke Aula Joko Thole, oleh Komisi B dan Komisi C tempo hari. Ini sidak kedua setelah sebelumnya dilakukan tahun lalu. Dari hasil sidak itu ditemukan adanya kurang lebih 39 ribu jaket pelampung yang belum dibagikan.
“Jumlah nelayan dengan jumlah pelampung yang akan dibagikan ternyata tidak seimbang. Lebih banyak jumlah pelampungnya. Jumlah nelayan hanya sekitar tujuh ribu orang sekian,” kata David, Minggu (21/3/2021).
Data kapal besar, sedang, kecil di Jember sebanyak 2.734 unit yang tersebar di Kecamatan Ambulu, Puger, Gumukmas, Kencong. Kapal besar mendapatkan 30 pelampung, kapal sedang mendapatkan 15 unit, dan kapal kecil atau jukung mendapatkan empat unit. Ada 15.595 unit pelampung yang sudah terdistribusi.
David menyesalkan hal ini. “Perencanaanya bagaimana? Kebutuhan dan perencanaan tidak seimbang. Ini menghambur-hamburkan keuangan negara. Pelampung itu kan seharusnya untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
David juga mempertanyakan adanya dua kualitas bahan pelampung di sana, tebal dan tipis. “Yang tipis ini meragukan. Semestinya kalau ada tebal dan tipis harganya seharusnya berbeda. Ini harganya sama,” katanya.
Danang Kurniawan, anggota Komisi B dari Fraksi PDI Perjuangan, meminta pelampung itu segera dibagikan kepada masyarakat. “Tapi branding bergambar bupati dan wakil bupati periode sebelumnya dicopot dulu,” katanya. Ia minta agar perencanaan pengadaan ke depan dievaluasi agar persoalan ini tak terulang.
Ikbal Wilda Fardana, anggota Komisi B dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, juga mendorong agar jaket pelampung itu segera dibagikan dengan mencopot emblem bergambar Faida-Muqiet. “Informasi yang kami peroleh, distribusi ini masih menunggu petunjuk Bupati Hendy Siswanto,” katanya.
David sendiri menilai, jaket pelampung baru bisa dibagikan setelah ada pendapat dari Badan Pemeriksa Keuangan. DPRD Jember sudah menyampaikan hal ini kepada BPK. “Petunjuknya bagaimana, biar organisasi perangkat daerah terkait tidak salah dan bupati yang baru tidak terbebani. BPK akan mengecek dulu,” katanya.
Masalah pengadaan pelampung ini juga sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh kelompok masyaralat. “Dan sekarang ternyata terungkap jika perencanaannya tak sesuai kebutuhan,” kata David.
Komisi B dan Komisi C akan memanggil kembali semua pihak yang terlibat dalam pengadaan jaket pelampung, termasuk rekanan. “Kami ingin tahu kenapa kok perencanannya seperti itu. Kenapa pengadaan dan branding (penempelan emblem Faida-Muqiet) jadi dua kegiatan berbeda di dua tahun anggaran berbeda,” kata David.
[wir/ted]
Sumber: beritajatim.com
