Diprediksi APBD Kota Kediri pada 2019 mengalami defisit yang mencapai Rp 200 miliar. Kondisi ini tentu akan berimbas pada pengurangan pagu anggaran pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Namun demikian, diharapkan pengurangan pagu anggaran 2019 tidak menyasar pada bidang kesehatan dan pendidikan.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Kota Kediri Kholifi Yunon. Menurutnya, diproyeksikan APBD Kota Kediri TA 2019 akan ada penyusutan realisasi anggaran, karena adanya pengurangan DAK dan DAU secara nasional. Untuk itu diharapkan, meskipun kondisi anggaran pada tahun 2019 nanti mengalami penyempitan, para pemangku kebijakan tidak menyentuh program dasar masyarakat, yakni bidang pendidikan dan kesehatan.
“Pengurangan agar dilakukan secara bijak dengan mempertimbangkan program pertimbangan program Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan, dua program ini sangat vital, dan harus dipertahankan apapun situasinya,” ujar Yunon.
Dia menjabarkan jika tahun 2018 ini pendapatan secara global dari DAK, DAU, dan PAD mencapai Rp 1,3 triliun, namun pada tahun ini diproyeksikan hanya Rp 1,1 triliun. “Diprediksi hampir mencapai 20-30 persen pengurangan anggaran pada tahun 2019 nanti,” terangnya.
Terpisah, menanggapi defisit anggaran pada 2019 ini, Sekkota Kediri Budwi Sunu mengungkapkan jika ada 3 langkah yang akan dilakukan Pemerintah Kota, di antaranya adalah meningkatkan pendapatan melalui beberapa sektor, efesiensi anggaran, serta kembali berhitung Silpa tahun 2018.
