Ratusan warga yang mengatasnamakan ‘Masyarakat Peduli Trenggalek Peduli APBD 2017’ melakukan aksi unjukrasa. Mereka memprotes buruknya kualitas pembangunan sejumlah ruas jalan pada APBD 2017.
Terdapat tiga titik yang didatangi massa, mulai dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR), Kantor DPRD dan Kejaksaan Negeri Trenggalek.
Pengujukrasa melakukan orasi dan membentangkan sejumlah spanduk dan poster yang berisi tuntutan dan sejumlah foto kondisi jalan yang dikerjakan rekanan Pemkab Trenggalek pada tahun 2017.
“Uang miliaran rupiah hanya seperti ini, baru dibangun sudah brodol,” kata salah seorang koordinator aksi, Budi Santoso, Rabu (18/4/2018).
Menurutnya terdapat beberapa ruas jalan yang dinilai proses pengerjaannya asal-asalan, yakni di wilayah Bendungan, Pule, serta di Kecamatan Panggul. Ia juga sempat menunjuk salah satu poster yang bergambar proses pengerjaan jalan yang dilaksanakan oleh para kontraktor.
Di Kantor DPRD, perwakilan massa diterima oleh Wakil Ketua DPRD Trenggalek Guswanto serta sejumlah pejabat dari lingkup Pemkab Trenggalek.
Budi menjelaskan, pengerjaan sejumlah proyek pengaspalan hotmix jalan sebagian besar hanya dilakukan oleh perusahaan tertentu. Pihaknya meminta agar temuan di lapangan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Perusahan yang mengerjakan itu-itu saja. Dan tahun ini perusahaan ini menang lagi, kami tidak melarang perusahaan masuk Trenggalek, tapi dampaknya terhadap masyarakat,” ujar Budi.
Dalam hearing dengan DPRD tersebut perwakilan pengunjukrasa juga menyerahkan berbagai bukti berupa berkas foto dan video. Bahkan sempat diputarkan langsung video investigasi peoses pekerjaan yang didapatkan oleh perwakilan massa.
“Lihat saja, ini pengaspalan dilakukan pada saat hujan deras dan sekarang kondisinya sudah brodol (rusak),” jelas Budi Santoso.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Trenggalek Guswanto, mengaku menerima langsung semua keluhan yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat.
“Kami akan menindaklanjuti ini untuk dibahas di komisi yang berwenang, semoga menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi kami agar pembangunan di Trenggalek lebih baik,” kata Guswanto.
Menurutnya, pihaknya juga sempat mendapatkan informasi langsung dari Kepala Inspektorat Trenggalek terkait pelaksanaan APBD 2017.
“Diakui oleh inspektorat memang masih ada kekurangan-kekurangan, tapi nominalnya belum bisa disampaikan oleh inpektorat karena masih dalam tahap evaluasi APBD 2017,” ujar Guswanto.
Politisi PDIP ini menjelaskan, secara kewenangan kalangan DPRD telah melakukan pengawasan dengan meninjau langsung proyek-proyek yang dinilai bermasalah itu, bahkan pihaknya juga telah memberikan rekomendasi kepada jajaran eksekutif.
“Tapi ya tetap seperti ini dan belum ada tindaklanjut dari instansi yang berwenang,” ujar Guswanto.
(bdh/bdh)
Sumber: detik.com
