Kebiasaan menghabiskan anggaran di akhir tahun masih melekat di empat pemkab di Madura. Hingga tiga bulan menjelang tutup tahun anggaran 2017, realisasi APBD belum ada yang mencapai 60 persen.
Tiga bulan menjelang akhir tahun, serapan APBD Sumenep 2017 baru sekitar 50,83 persen. Rendahnya realisasi anggaran itu memunculkan anggapan bahwa Pemkab Sumenep kurang serius melaksanakan program pembangunan.
Seperti dilontarkan Wakil Ketua DPRD Sumenep Faisal Muhlis. Menurut dia, menghabiskan anggaran di akhir tahun menjadi kebiasaan pemkab. Padahal, hal itu merupakan kebiasaan buruk.
APBD Sumenep baru terealisasi 50,83 persen dari total anggaran Rp 2,2 triliun. Itu berarti, dana sekitar Rp 1,1 triliun belum terserap. Parahnya, serapan anggaran terendah justru untuk belanja langsung. Dari total anggaran Rp 833 miliar, serapan belanja langsung hanya sekitar Rp 303 miliar atau 36,38 persen.
Sementara belanja tidak langsung, realisasi terbesar ada pada belanja pegawai yaitu 63,71 persen. Sedangkan dana belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja bagi hasil masih berada di bawah 10 persen.
”Pemkab harus kerja keras. Tidak hanya memaksimalkan serapan anggaran tahun ini, tapi juga demi membuat perencanaan penyerapan anggaran yang baik pada tahun-tahun selanjutnya,” ungkapnya.
Menurut Faisal, percepatan serapan APBD dapat dilakukan dengan pelaksanaan program nontender atau nonkontraktual di awal atau pertengahan tahun. Dengan begitu, ketika memasuki akhir tahun, yang tersisa adalah program kontraktual.
”Program-program yang dikerjakan pihak ketiga masih wajar digarap akhir tahun. Namun, program nontender seharusnya selesai pertengahan tahun,” ujar politikus PAN itu. Dia berharap, permasalahan seperti ini tidak berulang. Sebab, kebiasaan menghabiskan anggaran di akhir tahun dapat menimbulkan kecurigaan negatif.
”Ini ada apa? Kok dana dihabiskan terakhir terus? Kalau seperti ini kan kesannya pemkab memaksakan untuk menghabiskan anggaran. Bisa saja pandangan seperti itu muncul kan,” urainya.
”Tahun ini pemkab mengajak kami mempercepat pembahasan APBD Sumenep 2018. Kami siap, tapi urus dulu serapan anggaran yang rendah itu. Kami tidak mau akhirnya nanti banyak revisi karena serapannya masih rendah,” imbuh Faisal.
Seperti yang terjadi pada tahun anggaran 2016. Tahun lalu sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) di Sumenep mencapai Rp 290 miliar. Untungnya, kata dia, sebagian besar silpa itu berasal dari kesalahan perhitungan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
”Karena permasalahannya pada teknis di pemerintah pusat, maka silpa itu tidak menjadi masalah. Artinya, kesalahannya tidak disengaja atau karena kecerobohan pemkab,” jelasnya.
Dikonfirmasi mengenai hal itu, Bupati Sumenep A. Busyro Karim mengaku optimistis realisasi APBD bisa lebih baik. Dia yakin serapan anggaran akan maksimal hingga akhir tahun. ”Bulan-bulan ini memang waktunya serapan anggaran terbanyak. Kemungkinan sisa anggaran yang masih ada akan terserap habis pada Oktober sampai November,” katanya.
Busyro menjelaskan, kurang maksimalnya serapan APBD disebabkan banyak kegiatan yang menunggu dan menggunakan DAK.
”Misalnya, program yang harus menunggu musim hujan. Atau DAK masih ada yang belum terserap karena menunggu petunjuk teknis (juknis). Sebab, uangnya memang dari pemerintah pusat,” tuturnya.
Bupati mengklaim, sebagian besar anggaran yang belum terserap adalah kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi (pemprov). Contohnya, kata dia, program Hari Jadi Provinsi Jawa Timur (Jatim).
Untuk program dari pemkab, anggaran yang belum terserap lebih banyak berasal dari anggaran program-program fisik. ”Meskipun program fisik sekarang sudah banyak yang berjalan, dana kan tidak bisa langsung dicairkan, harus bertahap,” ucap Busyro.
(mr/c9/hud/luq/bas/JPR)
Sumber: jawapos.com/radarmadura
