Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Tahun Anggaran 2018 di Kantor BPK Jatim, Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Selasa (21/5). LHP diserahkan ke sembilan pemerintah daerah, yang kesemuanya mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sembilan pemerintah daerah yang menerima LHP BPK atas LKPD TA 2018 adalah Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kota Madiun, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, dan Kota Surabaya. Kesemua daerah tersebut, pada 2017, juga menerima opini yang sama, yakni opini WTP.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jatim, Harry Purwaka mengakui, dalam pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2018 pada sembilan daerah dimaksud, masih ditemukan adanya kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. “Namun permasalahan tersebut tidak memengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD,” ujar Harry, di sela acara.
Dijelaskan, di antara permasalahan-permasalahan yang ditemukan adalah terdapat pembayaran jasa konsultasi perencanaan yang melebihi standar biaya yang ditetapkan kepala daerah. “Serta kekurangan volume dan kualitas atas pelaksanaan pekerjaan belanja modal,” kata dia.
Permasalahan lain yang juga masih ditemui adalah, pemerintah daerah belum melakukan verifikasi dan validasi atas Nomor Obyek Pajak (NOP) dan Wajib Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) yang diterima dari pemerintah pusat. Selanjutnya, kata Harry, pengelolaan aset tetap masih kurang memadai.
Selain itu, masih terdapat pembayaran insentif pajak daerah yang tidak sesuai ketentuan. Tak hanya itu, BPK Jatim juga masih menemukan pelaksanaan hibah, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang kurang memadai. Masalah terakhir, aplikasi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan, belum sepenuhnya bisa diandalkan. “LKPD yang telah diperiksa BPK, semoga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, terutama terkait dengan penganggaran,” ujar Harry.
