DPRD Jatim lagi-lagi menyoroti realisasi penyerapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim yang rendah. Bahkan, hingga akhir triwulan ketiga tahun 2019 ini rata-rata serapan anggarannya baru kisaran 50,45 persen dengan target harusnya sudah di atas 80 persen.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim, Achmad Hadinudin menduga ada intervensi kepentingan dari pihak luar birokrasi yang menyebabkan serapan anggaran rendah. “Jika ada penyerapan anggaran rendah, patut diduga ada intervensi kepentingan pihak-pihak di luar birokrasi,” katanya saat dikonfirmasi, Minggu (13/10) kemarin.
Hadinudin yang juga sebagai Anggota Komisi C DPRD Jatim ini menjelaskan bahwa OPD atau SKPD di lingkungan Pemprov Jatim dinilai sudah puluhan tahun mengelola anggaran dan sudah hapal prosedur maupun landasan hukumnya. “Bahkan kalau ada perubahan undang undang, mereka pertama kali mendapatkan informasi, sosialisasi, dan salinan undang undang,” imbuhnya.
Dikatakan Hadinudin, pihaknya berharap serapan rendah ini harus segera didongkrak menjadi optimal. “Rakyat jangan sampai jadi tumbal lambatnya penyerapan anggaran. Rakyat yang seharusnya menikmati kue pembangunan harus menjadi tumbal akibat serapan rendah. Ingat saat sidang paripurna istimewa HUT Jatim Ke 74 kemarin, petuah KH. Zawawi Imron yaitu jika ada yang menyakiti rakyat, hati kita yang berdarah. Ini menjadi motivasi kita untuk kesejahteraan rakyat,” terangnya.
Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim, Basuki Babussalam menegaskan sampai Oktober 2019, serapan APBD TA 2019 baru 52 persen. Padahal masa anggaran APBD 2019 tinggal 2 bulan lagi.
“Artinya banyak koordinasi yang tidak optimal di tingkat perangkat daerah. Ini juga ada beberapa pejabat yang statusnya Plt, sehingga tidak bisa maksimal memainkan perannya dalam penyerapan anggaran untuk kesejahteraan rakyat,” terang Basuki.
Politisi tiga periode di DPRD Jatim ini sangat memahami bahwa penggelolaan APBD harus bisa terserap maksimal. Untuk itu, dirinya mendorong Pemprov Jatim segera melakukan konsolidasi organisasi perangkat daerah.
“Konsolidasi itu dilakukan dengan melakukan rotasi beberapa jabatan strategis dan penetapan beberapa pimpinan OPD yang statusnya masih Plt,” tegas dia.
Basuki berharap setelah peringatan HUT ke-74 Pemprov Jatim menjadi momentum baik untuk persiapan pembahasan APBD Jatim Tahun 2020. “Ini momentum sangat baik, bagi gubernur untuk melakukan konsolidasi. Bersamaan dengan HUT Provinsi Jatim, kita juga sedang menyongsong pembahasan APBD Jatim 2020,” tutur Basuki.
Basuki menyampaikan alasan FPAN memberikan dorongan agar gubernur melakukan konsolidasi. Karena APBD 2020 adalah momentum bagi pemerintah untuk mewujudkan janji-janji terbaik gubernur bagi masyarakat Jatim.
“Agar mesin pemerintah berjalan baik, program-program bisa direalisasi untuk kesejahteraan masyarakat Jatim, FPAN mendorong konsolidasi itu,” tegasnya.
Secara prinsip, lanjut Basuki mengatakan, semua jabatan harus dievaluasi. “Dipetakan menyeluruh. Gubernur memprioritaskan memilih tokoh terbaik untuk jabatan paling strategis. Sehingga Gubernur punya tim hebat untuk menuntaskan kerja-kerja yang beliau emban,” kata dia lebih serius.
Penataan OPD, menurut sekretaris DPD PAN Jatim ini, agar dilakukan secepatnya. “Lebih cepat lebih baik. Karena momentumnya sekarang. Sebab mesin pemerintahan saat ini kurang maksimal. Jadi perlu digenjot untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Jatim,” ungkap Basuki.
Terkait dengan usulan tokoh-tokoh yang akan menempati tempat terbaik, Basuki menuturkan gubernur memiliki kewenangan mutlak. “PAN sebagai pengusung dan pendukung utama gubernur tentu punya beberapa pertimbangan. Insya Allah akan kami sampaikan secara khusus. Tapi secara umum, kewenangan mutlak soal rotasi dan penetapan Plt ada di ibu gubernur,” pungkasnya.
Sebelumnya, dari 56 OPD di Pemprov Jatim, baru 37 OPD yang telah merealisasi serapan anggaran hingga kisaran 50 sampai 70 persen. Sisanya, 19 OPD masih di bawah 0 persen.
