Wakil Bupati Jember A. Muqit Arief mengatakan, teguran Presiden RI Joko Widodo terhadap Kabupaten Jember karena serapan anggaran APBD rendah menjadi bahan introspeksi bagi seluruh pejabat Jember.
Menurutnya, serapan anggaran APBD 2017 yang masih di bawah 50 % ini disebabkan kurang baiknya komunikasi antara legislatif dan eksekutif. “Kayaknya komunikasi antara legislatif dan eksekutif yang perlu diperbaiki, dan yang paling penting introspeksi diri. Karena yang disampaikan Presiden untuk kepentingan masyarakat Jember secara keseluruhan,” ujar Wabup Minggu (28/10) kemarin.
Secara terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) Kabupaten Jember Yuliana Hari Murti membenarkan serapan anggaran APBD 2017 yang masih rendah. Berdasarkan data, per 25 Oktober 2017 serapan APBD masih sekitar 40,43 persen untuk belanja langsung.
“Jadi gini, kekuatan APBD 2017 Jember sebesar Rp 3,6 Triliun. Untuk Belanja Tidak Langsung (Gaji) sebesr Rp 1,9 Triliun dan sudah terserap Rp 1, 3 Triliun atau 63 persen. Sedang untuk Belanja Langsung (BL) dianggarkan Rp 1,9 Triliun baru terserap Rp 661 Milyar lebih atau sekitar 40,43 persen,” ujar Yuli kepada sejumlah media beberapa waktu lalu.
Menurut Yuliana, serapan anggaran BL hampir seluruh OPD rendah. Seperti Disperindag hanya 7,55 persen, Bappekab 14,26 persen, Dispendik 18,57 persen, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan 21,37 persen, Dinas Perkebunan 23,78 persen, Dinas Koperasi 24,85 persen, Dinas Perpustakaan 18, 55 persen.
“Namun saya yakin, nanti serapannya akan meningkat. Menunggu pengesahan PAPBD 2017 nanti. Sedang Dispendik masih berjalan, karena BL berupa bangunan gedung, proses perencanan sudah dilakukan di awal dan realisasinya November dan Desember. Jadi nanti kita akan menggenjot serapan anggaran di triwulan akhir tahun,” ujarnya pula.
Sedang serapan tertinggi di tingkat desa. Berdasarkan data, ujar Yuliana, serapan anggaran ADD dan DD sudah terserap 80 Persen dari anggaran yang ada.
