Realisasi atau serapan APBD di Pemkot Batu masih rendah. Hal ini terkendala akibat banyak proyek di masing-masing OPD yang belum bisa terlaksana hingga pertengahan bulan Februari ini. Akibatnya, saldo APBD Kota Batu di Bank Jatim saat ini masih sebesar Rp 207,8 miliar. “Saldo APBD Kota Batu ini masih sangat tinggi akibat pada bulan Februari ini banyak proyek di masing-masing OPD yang belum bisa terlaksana,” ujar Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, Selasa (13/2).
Ia menjelaskan, dari 40 dinas yang ada, serapan tertinggi dicapai DPRD atau tepatnya di Sekretariat Dewan (Sekwan) Kota Batu. Di Sekwan serapan anggarannya hingga kemarin (13/2) sudah mencapai 12,5 persen. Menyusul di posisi kedua di tempat Satpol PP dengan serapan sebesar 6,9 persen, Dindik 6,5 persen, Kecamatan Junrejo 6,25 persen, Kecamatan Bumiaji 5,13 persen, dan Dinsos 5,1 persen.
Adapun untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun ini ditargetkan sebesar Rp 935,1 miliar. Dari angka tersebut hingga kemarin baru terealisasi Rp 107,2 miliar. Realisasi tersebut berasal dari Pajak Daerah, yakni seesar Rp 14 miliar dari Rp 111 miliar yang ditargetkan. “Sementara untuk Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB, dari target sebesar Rp 590 miliar baru terealisasi sebesar Rp 19 miliar,” jelas Punjul.
Namun demikian, lanjutnya, tak hanya tuntutan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Batu. Pihaknya juga berjanji akan hak ASN berupa Tunjangan Prestasi Pegawai (TPP). Tahun ini Pemkot Batu akan menaikkan anggaran untuk TPP tersebut. Adapun besaran nominal TPP ini tergantung pada jumlah nilai dari kinerja pegawai Pemkot bersangkutan.
Pada tahun 2016 hingga 2017 silam nominal TPP untuk pegawai sebesar Rp 1,5 juta. Dan untuk tahun ini besaran nominal itu di tahun 2018 ini dinaikkan dikalikan dengan jumlah nilai dari kinerja yang diperoleh oleh pegawai Pemkot Batu.
