Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 sejauh ini tidak optimal. Dari pagu triwulan pertama (Januari–Maret) sebesar Rp 252 miliar, anggaran yang sudah terserap organisasi perangkat daerah (OPD) baru Rp 101 miliar. Artinya, tidak sampai 50 persen.
Itu pun sebagian besar digunakan untuk belanja operasional, kebutuhan makan-minuman (mamin), dan perjalanan dinas. Program-program publik atau proyek-proyek fisik masih sangat minim. Jika tidak digenjot, bukan tidak mungkin sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) kembali bengkak seperti 2017 lalu.
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Sidoarjo Muhammad Nur ketika dikonfirmasi tidak menampik data tersebut. Namun, Nur menyatakan, data serapan anggaran yang rendah itu tidak berarti OPD belum bekerja.
Tapi, hal tersebut disebabkan proses lelang masih berjalan. ”Kegiatan yang anggarannya di atas Rp 200 juta masih proses lelang,” ucapnya.
Rata-rata serapan anggaran OPD baru kisaran angka 17 persen. Serapan anggaran paling tinggi adalah kecamatan. Posisi terendah ditempati dinas-dinas teknis.
Sekretaris Daerah (Sekda) Achmad Zaini juga meyakini serapan anggaran bakal sesuai target. Pemkab sudah membuat perencanaan program di akhir tahun lalu sehingga tinggal menjalankan.
Selain perencanaan, pemkab memiliki kebijakan baru. Yakni, tunjangan prestasi. Setiap OPD yang mencapai target serapan anggaran akan mendapatkan bonus. Perhitungannya 50 persen kinerja, 30 persen serapan anggaran, serta 20 persen penilaian dari atasan dan bawahan. ”Dengan kebijakan itu, pasti berlomba mengejar target,” ujarnya.
