Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diprediksi menelan anggaran yang cukup banyak. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya membuat simulasi untuk menghitung dana yang dibutuhkan. Jika diterapkan selama tiga bulan, PSBB menelan anggaran sekitar Rp 1,9 triliun.
Wakil Ketua Banggar DPRD Surabaya A.H. Toni menilai, selain aturan yang bakal dituangkan di dalam peraturan wali kota (perwali), ada hal lebih krusial yang perlu disiapkan. Salah satunya alokasi anggaran untuk PSBB. ’’Ini harus benar-benar dipersiapkan dengan matang,’’ ujarnya saat dikonfirmasi kemarin (23/4).
Menurut Toni, alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah kota (pemkot) masih jauh dari kata cukup. Sebab, anggaran Rp 196 miliar sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan warga selama masa PSBB. ’’Kita menyadari kecilnya anggaran itu karena memang tidak disiapkan untuk PSBB,’’ katanya.
Karena itu, banggar mendorong pemkot menambah anggaran untuk menerapkan PSBB. Berdasar hasil simulasi anggaran yang sudah dihitung, Toni menyebut angka yang perlu disiapkan sekitar Rp 1,9 triliun dengan asumsi jumlah penduduk Surabaya 3,5 juta jiwa dan masa PSBB selama tiga bulan.
Anggaran tersebut disiapkan untuk menyediakan cairan disinfektan di 600 ribu rumah di Surabaya. Nilainya sekitar Rp 300 miliar. Selain itu, ada disinfektan untuk 1.230 ruang terbuka hijau (RTH) dengan estimasi anggaran Rp 61,5 juta. Ada pula anggaran untuk membeli vitamin A, C, dan D untuk 3,5 juta penduduk dengan estimasi anggaran Rp 175 miliar.
Toni menyatakan, anggaran permakanan juga perlu ditambah. Jika asumsi jumlah penduduk 3,5 juta, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 1,3 triliun. Pemkot juga perlu mengalokasikan anggaran penanganan untuk ODP (orang dalam pemantauan), PDP (pasien dalam pengawasan), serta pasien yang terkonfirmasi positif. ’’Jika ditotal, itu sekitar Rp 1,9 triliun,’’ paparnya.
Anggaran tersebut merupakan estimasi yang dibutuhkan jika semua orang diwajibkan menjalankan physical distancing dan tetap di rumah. Bukan sekadar imbauan, perlu disiapkan pula peraturan yang lebih tegas jika memang bisa menyiapkan anggaran sebesar itu. ’’Karena ini berbicara soal tolok ukur keberhasilan. Perlu dukungan anggaran yang mencukupi,’’ ucapnya.
Jika ada aturan tegas agar orang tetap di rumah saja, Toni yakin penanganan Covid-19 berjalan efektif. Selain itu, upaya memutus mata rantai persebaran bakal berjalan optimal. ’’Memang awalnya kita belum mau menerapkan PSBB karena optimistis bisa menanganinya sendiri. Tetapi, melihat tren perkembangan yang terjadi, pemprov akhirnya mengusulkan dan disetujui. Mau tidak mau, segala kebutuhannya harus disiapkan,’’ tuturnya.
Di sisi lain, Ketua Banggar DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menilai simulasi anggaran tersebut cukup realistis. Namun, hal itu tentu harus dibicarakan bersama tim anggaran dari pemkot. Sebab, domain dan wewenang pengguna anggaran berada di pihak eksekutif.
Politikus yang akrab disapa Awi itu memastikan segera menjadwalkan rapat lanjutan bersama tim anggaran untuk membahas kesiapan dana yang dibutuhkan. Yang jelas, dia yakin pemkot sudah menyiapkan semuanya dengan baik. ’’Seperti dijelaskan Pak Sekda selaku ketua tim anggaran dalam rapat sebelumnya bahwa ada dana Rp 1,3 triliun yang dicadangkan. Tetapi, kita belum tahu nanti bagaimana penghitungannya. Itu perlu dirapatkan lagi,’’ jelasnya.
Dalam berita sebelumnya, anggaran Covid-19 sebesar Rp 1,3 triliun itu didapat dari alokasi anggaran seluruh dinas. Komisi C DPRD Surabaya pernah membahas persoalan tersebut dengan DPUBMP dan DPRKP CKTR. Di DPUBMP ada anggaran Rp 200 miliar yang dialokasikan, sedangkan di DPRKP CKTR diambil Rp 223 miliar.
