SMA/SMK Se-Jawa Timur Siap Gratis dan Berkualitas

1514

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Dispendik Jatim) terus mengupayakan solusi terbaik demi kemajuan pendidikan di Jatim. Salah satunya dengan mewujudkan pendidikan gratis berkualitas (tistas). Salah satu usahanya dimulai dengan menghelat rapat kerja kepala SMA negeri dan swasta se-Jawa Timur 2019 Senin (22/4) lalu.

Konsep tistas dianggap dapat menjadi solusi biaya pendidikan di Jawa Timur. Yakni dengan memberlakukan SPP gratis bagi SMA/SMK mulai Juli 2019 atau saat tahun ajaran baru 2019-2020 dimulai. Pemprov Jatim juga akan memberikan seragam gratis dan penggantian perabotan-perabotan rusak di sekolah.

Kepala Dispendik Jatim Saiful Rachman mengungkapkan bahwa biaya untuk SMA/SMK Negeri akan ditanggung penuh. Untuk sekolah swasta sifatnya subsidi. Langkah itu dilakukan untuk meringankan beban orang tua siswa. Pembebasan biaya pendidikan akan diberikan kepada 3.725 sekolah di Jatim. Dengan rincian 1.720 SMA negeri dan swasta serta 2.005 SMK negeri dan swasta di Jatim.

Saat ini program tistas sudah dianggarkan Rp 1,8 triliun. Dana itu akan dibayarkan pemerintah provinsi ke setiap sekolah. Saiful juga menjamin jika program itu berjalan, maka anak putus sekolah bisa kembali mengenyam pendidikan.

“Jika SPP sudah digratiskan, tidak ada kata tidak mampu lagi karena pemprov sudah menjamin penuh,” terang Saiful. Sehingga harapannya angka putus sekolah di Jatim terus berkurang. Serta tidak lagi ada pembeda antara anak mampu dan kurang mampu.

Saiful mengatakan bahwa tistas akan dibayar Juli 2019 sesuai surat edaran gubernur. Jika biaya operasional sekolah lebih besar, maka kekurangan anggarannya bisa dibicarakan dengan komite sekolah. Tistas juga berbeda dengan BOS yang dibayarkan setiap triwulan. “Kita upayakan agar tistas dibayarkan tiap bulan,” ujarnya.

Dalam rapat dengan kepala sekolah se-Jatim sempat mengemuka kesepakatan berkomunikasi dengan para komite sekolah. Termasuk komunikasi dengan pihak lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Tistas ini sudah kami usulkan pergubnya untuk menguatkan. Juknis juga sudah saya buat. Data sudah oke semua tinggal update jumlah siswa kelas X yang baru diketahui saat tahun ajaran baru,” papar Saiful.

[Selengkapnya …]