Gubernur Jatim Soekarwo menggelar pertemuan rahasia dengan jajaran pimpinan DPRD Jatim. Pertemuan di luar agenda resmi di ruang VIP DPRD Jatim pada Jum’at (22/5) itu berkaitan dugaan belanja fiktif 2014 pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Soekarwo datang khusus untuk membicarakan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas pengelolaan keuangan tahun 2014. Sebab ada sejumlah temuan BPK mengenai pengelolaan anggaran yang bermasalah, di antaranya dana hibah Rp 45 miliar yang belum bisa dilaporkan, dugaan pembelian alat dan belanja makan minum fiktif, serta perjalanan dinas yang diduga fiktif.
Temuan tersebut membuat Pemprov Jatim terancam tak mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), kecuali bila Pemprov Jatim mampu menyelesaikan seluruh kekurangan itu sebelum tenggat waktu yang ditetapkan BPK.
Wakil Ketua DPRD Jatim Ahmad Iskandar mengakui ada pertemuan khusus dengan gubernur. Namun, politikus Partai Demokrat ini mengatakan pertemuan tersebut lebih banyak membicarakan APBD Perubahan 2015 yang minus hingga Rp 1,2 triliun.
Terkait hasil audit BPK, pria asal Madura ini memastikan laporan keuangan yang telah disempurnakan akan diserahkan pada 18 Juni, mundur tiga pekan dari jadwal semula karena ketua BPPK punya kesibukan yang luar biasa.
Menyusul mundurnya penyerahan laporan hasil audit BPK, Ketua FPKS Jatim Yusuf Rohana menyatakan, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jatim terpaksa menyusun jadwal ulang penyerahan. Rapat juga dilakukan untuk menjadwal ulang pembahasan P-APBD. Pasalnya, pembahasan P-APBD harus dilampiri hasil kinerja eksekutif selama 2014 yang dituangkan dalam LHP BPK 2014.
