Permintaan PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) Tulungagung agar mereka mendapat pesangon ketika purna tugas sulit direalisasi oleh Pemkab. Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE Msi menyatakan, sampai saat ini pemberian pesangon pada perangkat desa belum ada payung hukumnya.
“Aturan pemberian pesangon ketika purna itu tidak ada. Kalau tidak ada cantolan payung hukum dan diberikan itu bunuh diri namanya,” ujar Bupati Syahri Mulyo seusai bersama Wabup Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM dan anggota DPR RI, Eva Kusuma Sundari, menghadiri acara Silaturahmi PPDI Tulungagung di Hotel Narita Kota Tulungagung, Selasa (6/2).
Ia pun mencontohkan dirinya ketika menjadi anggota DPRD Tulungagung pada periode tahun 1999 – 2004 silam. Di mana saat itu ketika purna tugas mendapat pesangon dari DPRD Tulungagung.
“Tetapi apa yang terjadi. Karena tidak ada aturannya, kami semua diminta mengembalikan (uang pesangon) oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI,” paparnya.
Selanjutnya Bupati Syahri Mulyo mengatakan pesangon bisa didapat oleh para perangkat desa yang purna tugas jika mereka melakukan iuran sendiri.
“Setiap bulan penghasilannya dipotong iuran untuk pesangon purna tugas dan itu tidak akan terasa ketika sampai purna tugas. Jadi menerima uang-uangnya sendiri,” paparnya.
Menjawab pertanyaan, Bupati Syahri mengapresiasi dukungan yang diberikan PPDI Tulungagung terhadap pencalonannya kembali sebagai pemimpin Tulungagung lima tahun mendatang.
Apalagi, beberapa permintaan PPDI seperti penambahan siltap (penghasilan tetap) perangkat desa di daerah pegunungan dan tanah perdikan yang tidak punya tanah bengkok atau tanah bengkoknya tidak produktif sudah terealisasi pada tahun 2018 ini.
“Tentu kami apresiasi setinggi-tingginya kalau memang PPDI mendukung kami secara lahir batin lillahita’ala,” paparnya lagi.
Sementara itu, Ketua PPDI Tulungagung, Agus Purnomo membantah jika saat acara silaturahmi PPDI Tulungagung sudah resmi mendukung pasangan Syahri Mulyo-Maryoto Birowo.
Menurutnya, kata-kata menangkan dan lanjutkan saat berpidato di Hotel Narita kemarin merupakan bentuk dari jemput bola untuk mewujudkan aspirasi para perangkat desa.
“Belum ada secara resmi kami mendukung (calon petahana). Itu semua wujud jemput bola,” katanya.
Menurut dia, dalam acara Silaturami PPDI koridornya menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan perangkat desa. “Alhamdulilah usulan kami bak gayung bersambut. Usulan harus ada kenaikan siltap bagi desa di pegunungan dan tanah perdikan diterima,” tuturnya.
Ketika ditanya netralitas perangkat desa di dalam Pilkada Serentak 2018, Agus Purnomo tidak menjawab dengan gamblang. “Saya yakin semua (wartawan) sudah tahu surat edaran dari Gubernur Jatim,” elaknya.
