Kota Surabaya jadi satu-satunya daerah tingkat dua di Jawa Timur yang telah mencapai kemandirian fiskal. Capaian itu disebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sangat luar biasa.
Menurut evaluasi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Indonesia pada 2020, hanya ada 2 persen pemerintah daerah di Indonesia yang masuk dalam kategori mandiri dalam hal kemandirian fiskal. Sedangkan, 443 dari 503 pemda belum dapat disebut mandiri.
Di Jawa Timur saat ini tercatat empat daerah menuju mandiri. Yakni Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang, dan Kabupaten Mojokerto.
”Alhamdulillah, di Jatim kita sudah punya role model sendiri, yakni Pemprov Jatim dan Kota Surabaya. Saya sangat mengapresiasi capaian ini. Sedangkan untuk kabupaten/kota lain, kita bisa langsung mencontoh dari apa yang Pemkot Surabaya lakukan,” kata Khofifah pada Rabu (23/2).
Dia meminta pemerintah daerah di Jatim, mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Harapannya, kemandirian fiskal dapat segera diwujudkan.
”Kepala daerah harus terus mencari terobosan, inovasi, kreasi, supaya pendapatannya naik. Yang penting aturannya jelas dan tidak melenceng dari ketentuan,” ujar Khofifah.
Kemandirian fiskal, lanjut dia, dilihat dari perbandingan antara PAD dengan total penerimaan daerah. Makin besar PAD yang dicapai suatu kabupaten/kota, akan makin besar pula tingkat kemandirian fiskal yang dimiliki.
Sementara itu, Anggota BPK Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan, salah satu faktor yang membuat kemandirian fiskal daerah menjadi sulit adalah pajak yang masih tersentralisasi di pusat. Meski begitu, dia optimistis jika hal tersebut masih dapat dicapai dengan inovasi penggunaan PAD.
”Masih banyak yang bisa ditingkatkan terkait proses jalannya kemandirian fiskal ini. Tapi kalau kita senantiasa berinovasi dengan terus dilandasi regulasi yang tepat, saya yakin dalam beberapa tahun yang akan datang kita bisa melihat perubahan yang cukup fundamental,” tutur Nyoman Adhi Suryadnyana.
Sumber: JJawapos.com
