Tahun 2018 ini, selain memenuhi proyeksi standar pelayanan dasar, Kota Mojokerto tetap menjadikan proyek fisik infrastruktur menjadi prioritas. Puluhan miliar dialokasikan dan yang menjadi andalan di antaranya proyek Jalan Lingkar Barat (Jalinbar).
Ploting program infrastruktur ini dipandang perwujudan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dimana sejumlah proyek fisik ditaruh dalam APBD 2018. Yang paling menonjol yakni ploting proyek Jalinbar yang sempat tertunda di tahun 2017.
Secara umum, dalam plot APBD 2018 tetap memprioritaskan pada program pelayanan dasar. Seperti bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian, program bidang infrastruktur. Ploting bidang pelayanan dasar dan infrastruktur ini terbilang mendominasi plafon APBD 2018.
Bidang infrastruktur tercantum sejumlah proyek fisik dengan anggaran besar. Di antaranya, proyek Jalinbar, proyek pembangunan gedung kantor Kecamatan Kranggan, proyek rehabilitasi instansi pendidikan dasar, dan lainnya.
“Rencana program Jalinbar bertujuan untuk penguatan geliat ekonomi wilayah barat agar tidak ada disparitas,” lontar Junaedi Malik, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto.
Sejumlah proyek fisik yang tahun 2017 belum terlaksana dianggarkan kembali di APBD 2018. Di antaranya, program PENS Rp 13 miliar, proyek Jalinbar, pembangunan gedung kecamatan Rp 7,5 miliar, rehabilitasi sekolah Rp 14 miliar, dan lainnya. Juga, program fisik baru seperti melanjutkan pembangunan GMSC untuk pengadaan lift, eskalator, generator, dan lainnya.
Dalam postur APBD yang telah didok beberapa waktu lalu, tercantum anggaran pendapatan mencapai Rp 891.243.540.000, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp 200.642.757.500, Dana Perimbangan Rp 549.701.522.000, dan pendapatan lain-lain yang sah Rp 140.899.260.500.
Sedangkan anggaran belanja Rp 967.393.862.000, terdiri dari anggaran belanja tidak langsung Rp 358.656.891.950 dan belanja langsung Rp 608.736.970.050. Defisit sebesar Rp 76.150.322.000 ditutup lewat penerimaan pembiayaan daerah, yakni berupa Silpa sebesar Rp 75.850.322.000 dan penerimaan piutang daerah Rp 300 juta.
Pada ploting APBD 2018 lalu sedianya mengalami pengeprasan anggaran pusat, merujuk pengurangan asupan dana dari pusat. Pemkot menyesuaikan dengan menerapkan kebijakan mengurangi anggaran kunjungan kerja, tidak melakukan pengadaan kendaraan dinas baru, dan pembangunan kantor instansi baru. Terkecuali pembangunan gedung pelayanan seperti lanjutan GMSC dan gedung kantor Kecamatan Kranggan.
