Pemerintah Provinsi Jawa Timur dipastikan tidak mengalokasikan anggaran belanja untuk seragam gratis di tahun 2020. Alasan utamanya, karena seragam gratis ini berulang kali mengalami gagal lelang pada 2019.
Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh Sekda Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono, Kamis (31/10).
“Tidak ada alokasi untuk seragam gratis di APBD murni 2020. Karena gagal lelang berulang kali di tahun ini. Kemungkinan akan dialokasikan di APBD Perubahan,” ungkap Heru.
Sebagaimana diketahui, pengadaan kain seragam dilakukan Pemprov Jatim dengan total anggaran Rp 132,5 miliar di 2019. Dengan rincian, pengadaan seragam gratis untuk sekolah SMK negeri dan swasta sebesar Rp 78,2 miliar.
Dan, pengadaan kain seragam untuk sekolah SMA negeri dan swasta sebesar Rp 52,8 miliar. Sedang seragam untuk Pendidikan Khusus Layanan Khusus Rp 1,5 miliar.
Pengadaan seragram gratis ini terdiri dari satu stel seragam putih abu-abu dan satu stel seragam pramuka.
Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Jatim, Jumadi mengatakan, untuk program belanja anggaran belanja yang sudah SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) memang tidak bisa dianggarkan ulang di APBD murni.
Menurutnya, kalau gagal dalam proses lelang dan tidak dilanjutkan maka otomatis akan SILPA. “Kalau SILPA, maka tidak bisa langsung dipakai. Harus dilakukan audit terlebih dahulu oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” tutur Jumadi.
Pada sekitar Maret tahun depan, BPKAD akan menyampaikan laporan keuangan ke BPK. Saat menyerahkan itu, semua sudah on audited. Sehingga sudah terlihat berapa SILPA-nya, dan pengadaan kain seragam akan terlihat ada di situ.
“Jadi nanti baru bisa dipakai pada PAPBD 2020, tidak bisa langsung dipakai di APBD murni. Karena sudah masuk di pengadaan dan gagal, berarti tidak bisa diapa-apakan lagi,” ungkap Jumadi.
