Ratusan pengusaha jasa konstruksi Jember, wadul ke Dewan karena merasa diperlakukan tak adil. Mereka kecewa dengan sistem penunjukan langsung (PL) karena banyak yang tak dapat proyek.
Pengusaha jasa konstruksi tersebut tergabung dalam Forum Masyarakat Jasa Konstruksi Jember (FMJK). Mereka wadul karena tidak mendapatkan proyek dari Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan Pemkab Jember.
Koordinator FMJK Agustono menyampaikan, jumlah paket proyek sangat banyak, tapi anehnya banyak kontraktor justru tidak mendapatkan proyek. “Sampai dinas melibatkan P2HP atau pejabat penerima hasil pekerjaan, BPK, TP4D, Inspektorat, hingga menawari kontraktor dari asosiasi ini aneh, apa keyakinan kepala dinas. Kita tidak ingin bertengkar, kita akan sempurnakan,” kata Agustono kemarin.
Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rasyid Zakaria menerangkan, kontraktor dan rekanan banyak yang sudah masuk antara lain dari asosiasi Gapensi, Gapeknas, Aksi, Aksindo, Aspekindo, dan Gapeksindo. “Jadi, data kami menyebutkan, jumlah pendaftar ada 393 rekanan. Jumlah proyek 463 paket, satu kontraktor ada yang mendapat satu paket dan maksimal ada yang dapat tiga paket, ini sudah sesuai aturan,” kata Rasyid.
Dia juga menegaskan siap tegak lurus sesuai arahan bupati. “Konco-konco kesusu, saya adil – kan satu rekanan dapat tiga proyek. Kalau berdasarkan Perpres, satu rekanan dapat lima proyek, malah banyak yang tidak dapat. Kita sudah koordinasi dengan bupati dan kejaksaan dan kapolres, maka yang tidak dapat sekarang bisa dapat proyek P-APBD,” tandasnya.
Dia juga mengatakan agar pembagian proyek disempurnakan secara adil dan merata. “Yang jelas, ini sudah sesuai dengan undang-undang. Sudah jelas, yang belum dapat, pertanyakan kenapa belum dapat. Apakah CV-nya sudah benar, itu perlu ditelusuri,” katanya.
Dia juga menambahkan, yang tidak dapat proyek ada 180 rekanan. “Kami sudah sesuai Perpres, panitia pengadaan berdasarkan aturan, yakin membuat penawaran. Karena paketnya kurang, kontraktor jangan khawatir. Khan masih ada proyek lelang senilai Rp 150 miliar,” ujarnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaedi mengatakan, inti persoalan hanya soal keterbukaan informasi publik. “Dinas perlu menjelaskan, yang dapat dan tidak dapat berapa, yang tidak dapat kenapa. Misal ada persyaratan perusahaan rekanan yang kurang atau bagaimana, sampaikan saja ke Dinas PU agar masalah bisa selesai,” kata Ayub Junaedi.
