Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diumumkan pada 18 Juni sangat dinantikan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Laporan tersebut akan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam PAPBD 2015 ini.
Wakil Ketua DPRD Jatim, HM Iskandar mengaku dari LHP BPK nanti akan sangat menentukan berapa Silpa pada 2014. Dari situlah nanti akan menjadi dasar dalam pembahasan PAPBD 2015. Pasalnya, LHP BPK tersebut sangat menentukan besaran P-APBD 2015 yang akan segera dibahas pada pertengahan Juni.
Menurut politisi asal Fraksi Partai Demokrat ini, besaran Silpa APBD Provinsi Jatim 2014 diperkirakan tinggal Rp 1,2 triliun. Namun sebagian besar dana Silpa tersebut berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti beberapa RSU milik Provinsi Jawa Timur, sehingga harus dikembalikan lagi ke BLUD.
“Dari Rp 1,2 triliun itu, yang bisa digunakan untuk pembiayaan pembangunan di Jatim tinggal sekitar Rp 240 miliar saja,” ungkap Iskandar.
