Krisis keuangan menjelang akhir tahun akibat melesetnya target pendapatan daerah Gresik selama 2016 berimbas signifikan. Yang paling mencolok adalah tingginya jumlah tunggakan pembayaran program/proyek yang digulirkan tahun ini.
Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp 193 miliar. Mayoritas adalah program yang bersentuhan dengan publik. Salah satunya, tunggakan program infrastruktur yang didanai lewat dana alokasi khusus (DAK). Nilainya mencapai Rp 34 miliar. Penyebabnya, pemkab belum menerima anggaran dari pusat.
Tunggakan lain juga terkait dengan program bantuan. Mulai bantuan untuk masyarakat/kelompok masyarakat hingga pengeluaran bagi desa-desa. ”Sampai kemarin, mayoritas belum bisa dibayar,” kata Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Qolib kemarin (19/12). Dia mengakui bahwa tunggakan itu tidak terlepas dari melesetnya target pendapatan selama 2016. Terutama jatah bagi hasil dari pemerintah pusat yang mengalami penurunan.
Berdasar hasil pembahasan banggar dan pimpinan dewan, sebenarnya ada sejumlah solusi yang sudah disiapkan untuk menutup seluruh tunggakan tersebut. Hanya, solusi itu masih menunggu hasil konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Qolib mengatakan, salah satu solusinya adalah menggunakan sisa lebih realisasi program selama 2016. Saat ini diperkirakan ada dana sekitar Rp 160 miliar yang berasal dari sisa lelang atau dana program yang tidak terserap. Proyeksinya, dana tersebut akan dipakai untuk membayar proyek infrastruktur yang belum terbayar plus program lain. ”Tunggu BPK dulu. Solusi tersebut dikhawatirkan tidak sesuai dengan regulasi penggunaan keuangan,” lanjutnya.
Ketua DPRD Gresik Abdul Hamid menambahkan, selain penggunaan sisa lebih anggaran 2016, ada opsi lain. Yakni, program yang belum selesai akan dibayar pada 2017. ”Tapi, tetap menunggu hasil konsultasi,” katanya.
