Masih adanya masalah dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan 2014 yang terjadi di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemprov Jatim tak menyurutkan optimisme Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf dalam hal raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Seperti diberitakan sebelumnya, setelah empat kali secara beruntun sejak 2010 Pemprov Jatim menerima pernghargaan Opini WTP dari BPK, tahun ini Pemprov Jatim terancam gagal meraih penghargaan yang sama. Penyebabnya, ada LHP keuangan 2014 yang diduga kurang beres terjadi di SKPD.
Masih banyak terjadi permasalahan keuangan di beberapa SKPD Pemprov Jatim. Padahal jika sesuai rencana, Pemprov Jatim dijadwalkan menerima LHP BPK RI untuk laporan keuangan tahun anggaran 2014 pada 29 Mei 2015 saat Rapat Paripurna DPRD Jatim.
Ditegaskan Gus Ipul, panggilan karibnya, di era sekarang ini sudah tidak bisa bermain-main dengan anggaran. Semua sudah tertata apik dan sistematis. Untuk itu, semua harus taat pada aturan main dan tidak melakukan kecerobohan dan keteledoran dalam bertugas.
Agar masalah semacam itu tidak terulang, Gus Ipul meminta seluruh kepala SKPD untuk menyadarkan anak buahnya agar tidak bermain-main dalam hal anggaran. “Saya berharap seluruh pegawai menyadari itu. Tak hanya untuk anak buah, tapi juga untuk para kepala SKPD,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi menjelaskan, saat ini semua permasalahan keuangan di pemprov dalam tahap rekonsiliasi. Rekonsiliasi dalam hal ini pencocokan semua administrasi apakah ada kesalahan atau tidak.
Sukardi mengakui, ada beberapa SPJ hibah yang terlambat dalam mengurusnya. Namun hal ini bukan disebabkan karena kesalahan pemprov, tapi akibat kelambatan SPJ menerima hibah. Sehingga istilahnya bukan kesalahan administrasi, tapi keterlambatan administrasi. Tapi meski begitu, katanya, tetap menjadi catatan BPK.
