“Anggaran pembangunan jadi sia-sia,” ujar Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Taufik Hidayat Tri Yudono (17/6). Legislator PDIP itu memprediksi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) pada 2019 masih Rp 1 triliun lebih. Namun, pemkab yakin serapan anggaran besar pada akhir tahun.
Taufik menyebutkan, pada 2019 Pemkab Sidoarjo menarget silpa “hanya” Rp 600 miliar. Namun, dia tidak yakin. Sebab, program pembangunan fisik, misalnya, butuh waktu dalam merealisasikannya. “Kalau dimulai triwulan ketiga, waktunya mepet,” ujarnya.
Data menyebutkan, dari tahun ke tahun, nilai silpa ABPD Sidoarjo memang semakin menanjak alias membengkak. Pada 2018 nilainya telah menembus angka Rp 1,028 triliun (selengkapnya lihat grafis).
Angka-angka itu termuat dalam laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan tersebut segera dibahas pemkab dan DPRD. Ketua Tim Anggaran Sidoarjo, Achmad Zaini mengakui, silpa memang bertambah. Kenaikan dipicu sejumlah proyek fisik yang tidak tuntas tahun lalu.
Apa saja proyek itu? Misalnya, revitalisasi Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Krian. Total anggaran yang disediakan Rp 22 miliar. Sayangnya, proyek itu gagal terwujud. Selanjutnya pembebasan lahan frontage road (FR). Pada 2018 dana yang disiapkan Rp 128 miliar. Harapannya, seluruh lahan bisa bebas. Namun, di antara 258 berkas, baru 56 berkas yang dibebaskan.
Ada pula program bidang pendidikan. Contohnya, program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Pemkab mengalokasikan dana Rp 50 miliar. Yang terserap Rp 37 miliar.
Selain itu, dana BOS reguler. Sisa anggaran mencapai Rp 1,6 miliar. Total anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo Rp 1,3 triliun. Serapan ternyata Rp 1 triliun.
Di bidang kesehatan, ada program upaya kesehatan masyarakat di puskesmas. Total anggaran Rp 102 miliar. Yang terserap Rp 78 miliar.
