Persiapan Pemkot Surabaya untuk pelaksanaan Prepcom III UN Habitat memang sedang gencar. Euforia Prepcom III UN Habitat jangan sampai sesaat saja. Pemkot harus memastikan dapat berdampak positif secara berkesinambungan.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Aden Darmawan mengatakan, untuk menyambut hajatan tersebut, anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 30 miliar. “Jadi, harus dikerjakan benar,” ungkapnya.
Menurut Aden, bukan hanya fokus persiapan, pemkot seharusnya juga memikirkan mengenai hal-hal yang dapat dilakukan pasca-Prepcom III UN Habitat. Dia mencontohkan, pemkot dapat menjalin kerja sama dengan peserta Prepcom III UN Habitat. “Itu khan pesertanya banyak sekali dari berbagai negara. Ya, tentunya harus dimanfaatkan untuk pembangunan selanjutnya,” jelas Aden. Kerja sama tersebut dapat mengembangkan Surabaya dari berbagai aspek.
Aden mengungkapkan, pemkot juga wajib melakukan persiapan. Dia menilai pemkot sudah melakukan persiapan dengan baik, tetapi kurang merata. ’’Saya lihat hanya fokus di kawasan Tunjungan. Yang daerah lain belum ada perkembangan sejauh ini,’’ katanya.
Hal tersebut dapat menarik delegasi yang hadir dalam Prepcom III UN Habitat. Perbaikan itu juga bisa dikatakan sebagai investasi. Kalau banyak peserta asing yang tertarik di Surabaya, lanjut Aden, hal tersebut juga dapat menguntungkan sendiri. Perekonomian Surabaya ikut terangkat.
Dia menyoroti pemkot sampai saat ini tidak mengajak anggota DPRD Surabaya dalam koordinasi Prepcom III UN Habitat. Menurut Aden, koordinasi itu penting. ’’Kami sebagai penghubung ke masyarakat. Jadi, kalau ada yang tanya, kami dapat menjawab dengan baik,’’ ungkapnya.
Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya Ahmad Suyanto mengingatkan pemkot soal restorasi Jalan Tunjungan. Ada 60 persil milik swasta yang diperbaiki. Perbaikan tersebut masuk pos anggaran belanja langsung. ’’Harusnya hati-hati. Itu kan rumah orang, tapi yang mengecat pemkot,’’ ujar anggota komisi C itu.
Dia menyarankan pemkot berkonsultasi kembali dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kejaksaan agar anggaran yang digunakan tidak menjadi temuan BPK di kemudian hari. ’’Niatnya bagus, tapi semua harus sesuai prosedur. Karena yang dipakai itu uang APBD,’’ papar pria yang tinggal di Bulak tersebut.
Selain itu, Yanto menyoroti soal ketersediaan hotel. Pemkot diharapkan berkoordinasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) agar tidak ada delegasi yang telantar. Sebab, diprediksi ada 7.000 peserta dari 193 negara yang akan datang. Bila ada peserta yang tidak mendapat tempat menginap, Kota Surabaya bakal kena cap buruk.
Dia juga mewanti-wanti agar tidak ada sopir taksi yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berbuat curang. Misalnya, sengaja mengambil jalur yang lebih panjang agar argometer berjalan lebih lama sehingga mendapat untung berlebih. ’’Karena taksi menjadi pilihan utama bagi delegasi yang ingin jalan-jalan,’’ lanjut Yanto.
Sementara itu, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim Sugito Adhi menyatakan sudah ada pertemuan dengan pihak pemkot. Intinya, pihak perhotelan tidak akan menaikkan harga hotel dari kesepakatan. ’’Biasanya harga sewa kan naik turun bila dicek secara online. Nah, ini tidak akan terjadi untuk para delegasi. Sebab, sudah ada kesepakatan harga dengan dinas pariwisata,’’ tuturnya.
Soal ketersediaan hotel, Adhi menjelaskan bahwa hal tersebut sudah diantisipasi. Sebab, tidak ada agenda akbar bersamaan dengan UN Habitat. Dengan 7.000 peserta pun, hotel di Surabaya bisa menampung.
Meskipun ada hotel yang belum masuk PHRI, pihak PHRI tetap mengimbau semua pengelola hotel agar membantu Pemkot Surabaya dalam menyukseskan agenda akbar tingkat dunia itu. Sebab, bagaimanapun, perhotelan dapat tumbuh dari sektor pariwisata. ’’Kami sosialisasikan hal ini kepada semua hotel. Mari bahu-membahu menyukseskan acara UN Habitat,’’ tegasnya.
