Dua partai besar di Kabupaten Gresik PKB dan PPP terancam tidak menerima dana Banpol (bantuan partai politik) dari Kesbangpol (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik) Gresik. Penyebabnya, dua partai ini belum mengajukan pencairan karena sedang ada masalah di internal partai.
Sementara Kesbangpol Gresik sudah mematok deadline pencairan anggaran itu sampai akhir Oktober 2016 ini. “Jika sampai akhir Oktober belum diproses, berarti anggaran akan kami kembalikan ke kas daerah,” ungkap Kasi Hubungan Antar Lembaga Kesbangpol Gresik Langu Pamudji, Selasa (4/10).
Diketahui, PKB sampai saat ini masih terkendala karena belum menyelesaikan persoalan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan penggunaan Banpol 2015. Sedangkan untuk PPP terhambat masalah dualisme kepengurusan di tingkat pusat.
“Awalnya ada beberapa partai yang sempat tersendat, tapi lainnya sudah selesai dan hingga sekarang ini tinggal dua partai tersebut yang belum bisa dicairkan,” kata Langu Pamudji.
Khusus untuk dua parpol tersebut, jika ingin mencairkan banpol harus menyelesaikan persoalannya dulu. Kesbangpol Gresik sudah memberikan deadline kepada para pengurus parpol untuk hingga akhir Oktober 2016.
Terpisah, Sekretaris Umum DPC PKB Gresik Imron Rosyadi mengaku segera menyelesaikan persoalan banpol dalam dua minggu ke depan. Saat ini, pihaknya masih berkomunikasi dengan BPK terkait laporan tahun 2015.
“Sedang kami proses, dan kami upayakan segera selesai. Mungkin minggu depan sudah ada tembusan dari BPK dan semua kelar sebelum deadline yang disampaikan tersebut,” jawab dia.
Menurutnya persoalan dengan BPK tersebut bukan karena ada penyimpangan penggunaan anggaran banpol 2015, tapi karena PKB telat menyerahkan laporan 2015 dan menyebabkan BPK menolak untuk melakukan audit.
“Tidak ada masalah dan tidak ada temuan apa-apa. Hanya saja laporan kami malah tidak diaudit karena telat. Tapi kami sudah berkomunikasi dengan BPK, dan akan diaudit,” sambungnya.
Di Gresik, dana banpol tahun 2016 angkanya bervariasi. Partai Golkar mendapat Rp 239.833.304,40, PKB Rp 199.486.314, Gerindra Rp 122.934.645,63, PDIP Rp 115.915.076,56, PPP Rp 103.000.469,79, Demokrat Rp 91.829.554,41, PAN Rp 79.561.630,95 dan Partai Nasdem Rp 48.742.440,99.
