Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menunjuk Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu role model pelayanan publik nasional.
Inovasi pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi informasi dari Pemkab Banyuwangi terpilih menjadi model yang bisa direplikasi oleh seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Kesediaan Pemkab Banyuwangi untuk menyerahkan sistem inovasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Menpan RB Asman Abnur dan Bupati Abdullah Azwar Anas dalam Forum Nasional Replikasi Inovasi Pelayanan Publik 2016 di Bandung, Rabu (26/10).
“Kami bersyukur inovasi di Banyuwangi dipilih untuk direplikasikan. Ini penghargaan pemerintah pusat bagi daerah. Hal ini membuat daerah semakin terpacu untuk maju. Ini menunjukkan perhatian dan penghargaan pemerintah pusat atas kerja yang dilakukan daerah,” kata Anas saat dihubungi.
Oleh Kemenpan RB, Banyuwangi juga diminta melakukan transfer of knowledge inovasi pelayanan publik, khususnya di bidang pengelolaan anggaran daerah.
Diharapkan kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang turut diundang pada acara ini bisa menyerap informasi itu hingga nantinya bisa mereplikasi program di masing-masing daerah .
“Inilah wujud nyata keindonesiaan, karena tak lagi bicara kabupaten saya atau kota Anda, tetapi berembuk bagaimana mengaplikasikan yang baik di satu daerah ke daerah yang lain demi pelayanan kepada masyarakat,” kata Anas.
Terkait inovasi pengelolaan anggaran, Anas menjelaskan, Banyuwangi telah mengintegrasikan perencanaan, tata kelola, hingga evaluasi memanfaatkan teknologi informasi yang bisa diakses secara luas.
Banyuwangi juga menerapkan sistem akrual selama tiga tahun terakhir. Banyuwangi menjadi kabupaten pertama di Jawa Timur dan tiga se-Indonesia yang telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sejak 2014.
Selain itu, imbuh Anas, Banyuwangi menerapkan e-audit terintegrasi. Auditor tidak memerlukan surat izin untuk masuk ke seluruh dinas hingga desa-desa. E-audit juga bisa langsung mengecek tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Semua langsung jalan lewat online secara real time, termasuk mengaudit hingga ke desa-desa,” ujarnya.
