Berkali-kali jadi sorotan publik, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto turun langsung memantau hasil proyek normalisasi anak Kali Lamong. Orang nomor satu di Gresik itu hanya geleng-geleng kepala ketika melihat hasil proyek bernilai miliaran rupiah itu. “Terlihat jelas, penataannya asal-asalan. Bahkan, belum 100 persen,” ujar Sambari.
Maklum jika Sambari marah besar. Saat meninjau proyek normalisasi anak Kali Lamong di Morowudi, pemasangan sheet pile (turap beton) Rp 1,3 miliar itu tidak sampai 100 meter. Pemasangannya pun tidak sesuai teknis.
Reaksi serupa tampak ketika Sambari mendatangi proyek pengerjaan plengsengan di anak Kali Lamong di Desa Iker-Iker Geger. Proyek Rp 718 juta itu juga asal-asalan. Kemiringan beton penahan jauh dari ideal dan membuat kedalaman sungai justru berkurang. Pemasangannya acak-acakan. “Kalau pengerjaan seperti ini, tidak bisa meminimalkan luapan Kali Lamong,” tutur Sambari. “Teknis pengerjaannya tidak sesuai dengan kriteria,” tambahnya.
Gara-gara itu, setelah melakukan inspeksi, Sambari langsung meminta Dinas PU untuk segera mengevaluasi kontraktor proyek normalisasi anak Kali Lamong. “Jika tingkat kesalahannya besar, Pak Bupati minta kontraktor di-black list,” jelas Kabag Humas Pemkab Gresik Suyono yang ikut dalam sidak tersebut.
Sorotan terhadap proyek normalisasi Kali Lamong sebenarnya berlangsung sejak lama. Selain kualitasnya, proyek itu telat. Sampai-sampai, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan penghentian tujuh proyek normalisasi anak sungai.
Selain masalah normalisasi, program besar revitalisasi total Kali Lamong macet bertahun-tahun. Sebab, lahan yang sudah dibebaskan minim. Hingga kini, lahan yang sudah dibebaskan pemkab baru mencapai 23 hektare pada enam desa di tiga kecamatan. Padahal, jumlah lahan yang dibutuhkan awalnya 262 hektare pada 34 desa di enam kecamatan. Jumlah lahan bertambah karena skema pembebasan lahan berubah.
