Tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Banyuwangi seperti menorehkan rekor. Itu berarti sejak 2011 Banyuwangi selalu merebut opini WTP, meski status itu menyajikan tantangan lebih berat berupa meningkatnya standar kehati-hatian dalam penyerapan dan pelaporan anggaran daerah.
Predikat WTP dipertahankan Banyuwangi selama lima tahun berturut-turut, dan membuat Bupati Abdullah Azwar Anas begitu bangga atas LKPD tahun 2016. “Ini adalah buah kerja keras kita selama ini, kerja keras dari para SKPD dalam penggunaan uang rakyat, penggunaan APBD,” kata Anas, Sabtu (27/5/2017).
Penyerahan hasil LPKD tersebut dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Jumat (26/5). Capaian WTP kali kelima ini meyakinkan Anas bahwa menciptakan program pelayanan publik dan program menciptakan kesejahteraan masyarakat bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan.
“Dulunya banyak yang mengkhawatirkan ide-ide kami menumbuhkan program baru seperti Banyuwangi Festival, dan keterlibatan pihak ketiga dalam program kemiskinan yang digagas pemkab akan menghalangi opini WTP. Tetapi berkat kepatuhan dan ketelitian kita menyusun laporan keuangan sesuai dengan kaidah akuntansi, Alhamdulillah opini WTP bisa kita pertahankan,” ungkap Anas.
Ia melanjutkan, prestasi ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi pemkab. Karena, auditor BPK akan menerapkan standar yang lebih kepada daerah yang mempertahankan WTP berulang-ulang. “Bila dulu kesalahan sedikit masih bisa ditoleransi, sekarang toleransinya lebih ketat. Ini memaksa kita lebih berhati-hati menyusun laporan keuangan,” jelas Anas.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Banyuwangi, Samsuddin menambahkan, pihaknya akan terus melakukan perbaikan tata kelola keuangan daerah menjadi lebih baik. Bukan hanya pengelolaan dan pelaporan anggaran yang bagus, tetapi juga harus berdampak ke masyarakat.
Keuangan daerah tak hanya harus akuntabel dan transparan, tetapi juga diwujudkan dalam program pembangunan yang punya manfaat besar bagi warga. Untuk mewujudkan itu semua, pihaknya akan mendorong pemkab melakukan pengawasan internal lebih intensif. “Ini terus jadi pekerjaan rumah bersama. Akuntabilitas dan transparansi APBD serta kesejahteraan rakyat adalah satu paket yang tak bisa dipisah,” kata Samsuddin.
