Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumenep berunjuk rasa ke kantor Bupati setempat, Senin (30/10/2017).
Mereka mengkritisi program Wirausaha muda yang menjadi program unggulan Bupati – Wakil Bupati Sumenep.
“Program Wirausaha muda itu tidak jelas. Padahal dana yang digelontorkan tidak kecil. Mencapai Rp 15 miliar. Tetapi tidak ada hasil nyata yang bermanfaat,” kata Korlap aksi, Misbahul Imam.
Karena itu, ia meminta agar ada pembenahan managemen incubator pencetak wirausaha muda. Ia menengarai ada ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran untuk program wirausaha muda.
“Tidak ada transparansi anggaran. Program wirausaha muda terkesan hanya menjadi lahan bisnis dan merampok uang rakyat. Kami meminta Bupati dan Wakil Bupati untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program itu,” ujarnya.
Sambil berorasi, para mahasiswa juga membentangkan poster-poster bertuliskan kecaman. Di antaranya, ‘Wirausaha muda gagal total’, Wirausaha muda hanya menjadi lahan bisnis untuk merampok uang rakyat’, ‘Apa kabar APBD 2016’.
Sebagian pengunjuk rasa juga berdandan ala pasien dengan badan dibungkus perban dan penuh luka berdarah.
“Dandanan ini sebagai simbol kalau kami, masyarakat Sumenep ini sakit hati dan terluka karena banyak program dan janji-janji bupati dan wakil bupati yang belum terwujud,” ujarnya.
Mahasiswa IMM juga menuntut ada transparansi APBD, terutama pasca temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan penggunaan APBD 2016.
“Kami ingin ada transparansi publik terkait pengembalian dana dari beberapa dinas seperti temuan BPK. Kami meminta bukti, baik bukti transfer maupun pengembalian dana itu,” tandasnya.
Para pengunjuk rasa ditemui Asisten Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setkab Sumenep, Herry Kuntjoro Pribadi dan Kepala Bappeda Sumenep, Yayak Nurwahyudi.
“Program wirausaha muda itu intinya pemerintah daerah ingin menciptakan 5000 wirausahawan baru. Tapi memang ada tahapannya. Tiap tahun direncanakan 1000 orang. Dan itu memang ada tahapan-tahapannya. Tidak sekaligus,” terang Herry.
Sedangkan terkait pemeriksaan BPK, menurut Hery, Pemkab siap untuk memenuhi saran dari BPK.
“Temuan itu memang ada yang berupa administrasi, ada juga pengembalian uang. Kami akan melakukan sesuai saran BPK,” pungkasnya.
Sumber: beritajatim.com
