Ada 1.622 pekerjaan konstruksi yang dilakukan pemkot tahun ini. Seluruh proyek tersebut menelan anggaran hingga Rp 1,7 triliun. Mengingat banyaknya proyek yang dilelang, DPRD meminta pemkot lebih jeli dalam menunjuk kontraktor. Sebab, masih ditemukan proyek yang tak tuntas. Ada juga yang pengerjaannya asal-asalan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) Surabaya mengerjakan 1.012 paket kontrak. Jumlah tersebut paling banyak. Disusul Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya dengan 342 paket. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Surabaya berada di posisi ketiga dengan 108 paket pekerjaan. Sisanya dikerjakan oleh dinas teknis lain.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya Muchamad Machmud meminta pemkot menerapkan kuota tersendiri bagi para kontraktor. Misalnya, satu kontraktor hanya boleh mengerjakan tiga paket pekerjaan konstruksi. ”Tidak lebih. Kalau terlalu banyak yang dikerjakan, kualitas pengerjaan jelek. Tukangnya dialihkan ke sana-sini saat deadline proyek,” ujar Politisi Demokrat itu kemarin (25/2).
Setahun terakhir, ada 18 kontraktor yang di-blacklist pemkot. Mereka tidak boleh mengikuti lelang proyek selama dua tahun. Beberapa kontraktor melarikan diri. Ada juga yang progres pekerjaannya jauh dari target.
Machmud menilai banyak kontraktor yang serakah. Ujungujungnya, ada pekerjaan yang dikorbankan. Saat itu terjadi, yang dirugikan adalah warga. Karena itu, dia berharap pengawasan terhadap 1.622 pekerjaan tersebut lebih ketat tahun ini.
Ada juga yang tidak di-blacklist, tetapi pekerjaannya tidak sampai 100 persen.
Kabag Bina Program Dedi Irianto mengtakan, pembatasan paket kontraktor telah diatur dalam peraturan presiden (perpres). Karena itu, dia menjamin tidak ada kontraktor yang melaksanakan proyek terlalu banyak. ”Kan ada konsultan pengawas. Semua bakal jalan sesuai kontrak,” tambahnya.
