Upaya Pemkot Mojokerto melaksanakan pembangunan sejumlah proyek fisik dengan anggaran jumbo, diprediksi bakal menemui kendala. Tiga proyek bernilai miliaran rupiah itu, ternyata dalam pengerjaannya terkendala syarat adminitrasi.
Di antara proyek itu yakni pembangunan Kantor Kecamatan Kranggan senilai Rp 7 miliar, pembangunan Gedung Pendidikan di Pulorejo sebagai pengganti istilah Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) senilai Rp 12,7 miliar, serta finishing pembangunan Gedung Graha Mojokerto Service City (GMSC) Rp 7,7 miliar.
Terganjalnya syarat ini, diperkirakan akan berpengaruh terhadap upaya pengoperasionalan ketiga gedung itu. Padahal, Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus berharap gedung pelayanan dan perizinan satu atap GMSC bisa operasional tahun ini.
”Ketiga proyek ini mengalami problem administrasi. Faktor administrasi itu yang menghambat proses lelang,” kata Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Mojokerto, Agoes Heri Santoso, Selasa (27/3).
Pria yang juga merangkap jabatan sebagai Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) itu mengungkapkan faktor terkendalanya fase awal ini.
”Pembangunan Gedung Pendidikan terkendala tata guna lahan, sehingga belum bisa dilelang. Kami belum menerima persetujuan salinan peralihan RTRW dari Kemendagri. Karena kini lahan itu berstatus sebagai RTH (Ruang Terbuka Hijau, red) sehingga kami belum berani melangkah,” tambah Agus.
Persoalan yang sama juga menimpa finishing GMSC yang harusnya memasuki tahap ketiga atau terakhir. ”Untuk yang GMSC lelangnya agak terlambat karena faktor pergeseran anggaran. Semula dicanangkan pengadaan genset, padahal harusnya rumah gensetnya dulu. Masak ada gensetnya gak ada rumahnya dan akhirnya diubah ke rumah genset,” urainya.
Dalam APBD 2018 ini, finishing gedung yang terletak di Jl. Gajahmada ini telah mendapatkan ploting anggaran Rp 7,7 miliar. Dana itu untuk pengadaan lift, eskalator, rumah genset, dan pengadaan jaringan kabel pelanggan.
”Pak Walikota mengharapkan gedung bisa di-launching tahun ini dan kita berusaha untuk merealisasikannya,” tandasnya.
Kendala juga dialami untuk pembangunan Kantor Kecamatan Kranggan Rp 7 miliar. Hanya saja Agoes tak merinci kendala yang dimaksud. Meski demikian, ia berharap semua berjalan sesuai harapan. Namun ia mengaku tidak bisa menjaminnya.
