Dorongan untuk mengganti parkir berlangganan semakin kencang. Lima fraksi DPRD Sidoarjo sepakat menolak kebijakan itu dilanjutkan. Langkah tersebut diambil karena dewan mendengar banyaknya keluhan mengenai pungutan liar (pungli).
Ketua Fraksi Golkar Bintang Persatuan Hadi Subiyanto menjadi inisiator penolakan parkir berlangganan. Dia menuturkan, program itu belum dibenahi. Setiap tahun, tetap ada keluhan pungli. ’’Perbaikan program tidak berjalan,’’ jelasnya.
Setiap tahun, dewan sudah meminta eksekutif mengevaluasi parkir berlangganan. Pemkab diminta menindak juru parkir (jukir) yang nakal. Tujuannya, memberikan efek jera. Sayang, evaluasi tersebut tidak berjalan maksimal. Dengan kondisi itu, Hadi mengusulkan parkir berlangganan dihentikan. ’’Sudah bayar tiap tahun, tapi tetap saja ditarik,’’ katanya.
Anggota Komisi B itu menyatakan, usulan penghentian program tersebut sudah dirapatkan. Fraksi Golkar Bintang Persatuan sepakat menolak parkir berlangganan. Menurut dia, sejumlah fraksi bersikap sama. ’’Kami mendapatkan dukungan empat fraksi lain,’’ ucapnya.
Empat fraksi itu adalah PDIP, PAN, PKS-Nasdem, dan Gerindra. Keempatnya sudah satu suara. Yakni, menghentikan program parkir berlangganan. Ketua Fraksi PDIP Tarkir Erdianto menjelaskan, parkir berlangganan harus distop. Program tersebut hanya memberikan pemasukan pada pemkab. ’’Namun, tidak ada timbal balik pada warga,’’ ujarnya.
Pemasukan parkir berlangganan setiap tahun memang besar. Pada 2016 pemasukannya mencapai Rp 28 miliar. Selang setahun, pemasukan bertambah jadi Rp 29 miliar. Tarkit menuturkan, pendapatan parkir besar. Namun, banyak pula warga yang mengeluh. ’’Daripada terus disorot, mending dihentikan,’’ jelasnya.
Ketua Fraksi PKS Nasdem Aditya Nindyatman mengungkapkan, pihaknya menawarkan dua opsi pengganti parkir berlangganan. Pertama, membuat perusahaan daerah (PD) parkir. Pihak ketiga itu nanti mengurus semua persoalan parkir. Opsi lainnya, parkir dikembalikan seperti tahun sebelumnya. Yaitu, menggunakan karcis. ’’Tapi tetap ditarget,’’ tuturnya.
Aditya mengatakan, sikap penolakan itu akan dituangkan secara resmi. Lima fraksi tersebut bakal bersurat ke pemkab. ’’Surat masih kami buat,’’ katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo M. Bahrul Amig mengungkapkan, kebijakan parkir berlangganan bergantung pemkab dan dewan. Pihaknya hanya menjalankan keputusan. ’’Kami hanya pelaksana,’’ ujarnya.
Kepala UPT Parkir Dishub Sidoarjo Feri Prasetiyo menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan alternatif bila parkir berlangganan dihapus. Pertama, menggunakan karcis. Agar pendapatan parkir tidak bocor, untuk setiap titik parkir, setorannya sudah ditentukan. Besarannya berbeda-beda, bergantung jumlah kendaraan yang parkir di titik tersebut setiap hari. ’’Ada targetnya setiap tahun,’’ ucapnya.
Pilihan kedua, menggunakan aplikasi. Dishub sudah menyiapkan parkir go pay. ’’Tinggal diklik di HP. Parkir sudah terbayar,’’ ucapnya.
