Disiplin penggunaan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi kunci sukses. Untuk kali ketiga, Pemkab Gresik meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan penyimpangan anggaran ditekan.
Salah satu metodenya mewajibkan setiap OPD melaporkan dan membeberkan anggaran sebelum digunakan. Paparan dan analisis anggaran dilakukan dengan sangat teliti. Satu per satu di-petani. Semua kepala OPD dimintai paparan. Kepentingan publik dan rasionalitas menjadi pertimbangan.
Bupati Sambari Halim Radianto menyatakan, rapat pimpinan OPD selalu diadakan sebelum pelaksanaan anggaran. “Di sana ada pemaparan rencana anggaran,” katanya. Ungkapan itu merespons pesan Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Jawa Timur R. Wiwin Istanti.
Wiwin menegaskan, setiap kepala OPD wajib memaparkan rencana anggaran sebelum menggunakannya. Tujuannya, meminimalkan penyimpangan dan temuan-temuan dalam audit BPK. Itu regulasi Kementerian Keuangan. Dengan aturan tersebut, serapan anggaran bisa lebih optimal.
Menurut Sambari, Pemkab Gresik sudah melaksanakan regulasi Kementerian Keuangan tersebut dengan baik. Dia bersyukur Pemkab Gresik berhasil meraih lagi predikat WTP. Tidak pernah putus dalam tiga tahun terakhir. “Ini sudah tiga kali berturut-turut,” kata bupati yang berlatar belakang pengusaha itu.
Sambari menambahkan, predikat bergengsi tersebut tidak akan bisa diraih tanpa kerja keras para kepala OPD. Dia berterima kasih kepada seluruh pejabat. Baik struktural maupun fungsional. Mereka sangat mendukung pencapaian predikat WTP.
Mengapa? Hadil audit laporan keuangan BPK menyatakan bahwa kinerja keuangan Pemkab Gresik sangat memuaskan. Sangat baik. Tanpa catatan. “Ini harus dipertahankan. Penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan keuangan harus dilakukan secara rasional, efektif, dan efisien,” tutur doktor lulusan Universitas Airlangga tersebut.
