Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi perhatian serius Pemprov Jatim hingga berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2018 lalu. Hal ini juga seharusnya juga terjadi di 38 kabupaten/kota se-Jatim. Karena itu, Pemprov memberikan perhatian khusus kepada dua kabupaten yang tahun lalu mendapat opini Wajar Dengan Pengecualiaan (WDP) atas laporan tahun 2017.
Kedua daerah tersebut adalah Lumajang dan Sampang. Perhatian itu diberikan dengan harapan tahun ini akan mendapatkan opini WTP atas LKPD 2018. “Kedua kabupaten itu jadi perhatian serius Pemprov, setelah Gubernur Khofifah Indar Parawansa dilapori oleh BPK RI, bahwa di Jatim masih ada dua kabupaten atas opini auditnya WDP,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim Dr Jumadi, Selasa (19/2).
Dijelaskan Jumadi, gubernur menerima laporan tersebut dari Anggota V, Isma Yatun ketika mendatangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, usai dilantik menjadi gubernur Jatim di Istana Negara, Jakarta, 13 Pebruari 2019. Khofifah datang ke BPK RI dalam rangka bagaimana sebetulnya frame pengelolaan keuangan daerah. “Di Jatim masih ada 2 kabupaten/kota yang opini atas auditnya WDP. Dua kabupaten itu, Lumajang turun kelas, yang sebelumnya WTP turun ke WDP. Sedangkan Sampang tetap WDP,” ungkapnya.
Menurut Jumadi, kedua daerah tersebut gagal menerima opini WTP lantaran penyajian LKPD-nya kurang berkualitas. LKPD itu sudah diatur dengan standar akutansi pemerintah. Ada tujuh bab yang dikerjakan, mulai dari realisasi anggaran, sisa anggaran lebih, laporan operasional, kas, neraca, dan laporan mutasi.
“Kalau penyajiannya tidak memenuhi standar, tentu tidak mendapat opini WTP. Makanya, dua kabupaten ini menjadi perhatian penting, di samping itu yang lain penting untuk mempertahankan. Kalau tidak ada upaya serius, kasusnya bisa seperti Lumajang, bisa turun kelas, dari WTP menjadi WDP,” tuturnya.
Karena itu, lanjutnya, atas komitmen gubernur, BPKAD Jatim cepat merespon kondisi atau fakta yang terjadi di Jatim. Yaitu, mengadakan rakor untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan. Sebab, pada tahun 2016 di Jatim ada 8 kabupaten yang gagal mendapat opini WTP, kemudian turun menjadi 2 kabupaten di tahun berikutnya.
“Jadi rakor hari ini sesi kelas teknis bagaimana tujuh bab laporan keuangan pemda itu bisa memenuhi standar akutansi pemerintah yang berkualitas, sehingga pada saat nanti (Mei) diterimakan LHP dari BPK RI, yaitu opini WTP,” paparnya.
Apakah akan mempengaruhi provinsi jika ada salah satu kabupaten yang turun kelas, Jumadi menyebut tidak ada pengaruhnya. Pengaruhnya hanya pada insentif daerah.
