Pengajuan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2018 tengah digodok. Pemkab Sidoarjo menargetkan akhir bulan ini nota perubahan anggaran tersebut sampai di meja DPRD. Pembahasan PAK pun ditargetkan rampung sebelum anggota dewan purnatugas.
Sekda Sidoarjo Achmad Zaini menuturkan, pengajuan PAK membutuhkan sejumlah syarat. Antara lain, hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Saat ini lembaga auditor itu masih melakukan telaah. Pemeriksaan BPK tersebut berjalan sejak bulan lalu. “Semoga rekomendasi BPK segera keluar,” ujarnya.
Syarat kedua, pemkab menunggu usul dari OPD. Bentuknya berupa tambahan anggaran program kegiatan. Itu akan dijalankan pada semester kedua. Mantan kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) tersebut menjelaskan, usul PAK itu bervariasi. Misalnya, dinas melakukan pergeseran anggaran dari satu program ke program lain. Sebab, anggarannya kurang. Selain itu, ada pengusulan tambahan anggaran. “Tidak ada pengusulan program baru,” jelasnya.
Menurut Zaini, program OPD harus sesuai dengan prioritas pemkab. Tahun ini ada delapan pekerjaan fisik yang harus segera terwujud. Yakni, pembangunan gedung 17 lantai, frontage road, penanganan banjir, RSUD Sidoarjo Barat, jalan beton, revitalisasi kawasan GOR, pembangunan kawasan geopark, dan jalan luar lingkar timur (JLLT). Anggaran PAK difokuskan menuntaskan delapan pekerjaan rumah tersebut.
Zaini mengungkapkan, mayoritas program besar itu memang belum berjalan. Contohnya, pembangunan RSUD Sidoarjo Barat, jalan beton, serta JLLT. “Setelah PAK, harus dipercepat,” jelasnya. Syarat lainnya, ada pemasukan daerah. Misalnya, pelampauan pendapatan dari sektor pajak serta dana bagi hasil dari pemprov. Keduanya dimasukkan ke PAK.
