Komisi B bidang keuangan DPRD Kota Surabaya menggelar hearing terkait masalah perjanjian kerjasama pihak Pemkot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo tentang sistem pembagian pendapatan Terminal Purabaya.
Hearing kali ini sebagai upaya tindak lanjut atas surat yang dilayangkan Pemkab Sidoarjo kepada Pemkot Surabaya yang mengkonfirmasi soal piutang Pemkot Surabaya.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Anugerah Ariyadi. SH menjelaskan, dari hasil hearing, diketahui Pemkot Surabaya telah menyelesaikan kewajiban pada tahun 2013-2017 untuk membayar Rp 9.254.742.990 kepada Pemkab Sidoarjo.
“Terkait 2013-2017 sudah dilaksanakan semua, artinya sudah diselesaikan semua kewajiban Surabaya ke Sidoarjo senilai sembilan koma sekian miliar itu,” jelasnya saat ditemui usai hearing, Senin (13/5/2019).
Sedangkan untuk pembayaran tahun 2018, menurutnya Pemkot Surabaya memang belum melakukan pembayaran karena masih harus menunggu audit dari BPK untuk jumlah nominal yang harus dibayar.
“Kita (Pemkot Surabaya) belum ada kewajiban kepada Sidoarjo terkait tahun 2018, karena kan hasil audit BPK belum selesai,” tegasnya. Dengan demikian, Anugerah mengaku Pemkot Surabaya masih taat terhadap perjanjian terhadap Pemkab Sidoarjo, dan Pemkot Surabaya akan selalu membayarkan kewajibannya kepada Pemkab Sidoarjo.
“Jadi mari sama-sama kita tunggu berapa nilai kewajiban itu. Jadi pada prinsipnya Surabaya tidak pernah punya hutang ke Sidoarjo,” pungkasnya.
Sementara itu, Kadishub Surabaya, Irfan Bayu Drajat menjelaskan, dalam sejarahnya Pemkot Surabaya selalu melakukan pembayaran kepada Pemkab Sidoarjo sejak perjanjian bagi hasil dimulai pada tahun 1991 lalu dengan prosentase 30 persen dari nilai bruto.
“Permasalahan ini bermula ketika MoU tahun 1991, kemudian kita berkewajiban membayar 30 persen terhadap bruto,” tuturnya.
