Sebagian dinas dan instansi lain pada Pemkab Sidoarjo tidak menuntaskan proyek sesuai dengan perencanaan. Padahal, sudah ada anggaran yang cukup. Informasi yang dihimpun menyebutkan, ada beberapa sebab kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tidak menyerap anggaran. Mereka sangat berhati-hati. Khawatir pekerjaan tidak tuntas atau ada masalah kualitas.
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Sulaksono menyebutkan satu program yang belum berjalan. Yaitu, pembangunan RSUD Sidoarjo Barat. Dinasnya masih menunggu kepastian. Apakah anggaran Rp 125 miliar itu bisa digunakan atau tidak. “Karena masih menunggu sistem pembangunan. Pakai APBD atau KPBU,” jelasnya.
Sulaksono sudah berkirim surat kepada pemkab. Isinya meminta jaminan tertulis bahwa anggaran itu tidak digunakan. Sebab, pembangunan RSUD Sidoarjo Barat sudah tertuang dalam perda. Artinya harus berjalan. Sayang, hingga kini belum ada jawaban.
Wajar saja Sulaksono resah. Sebab, ada dua dampak yang bakal dia terima. Jika anggaran tidak diserap, kinerja dinas perumahan, permukiman, cipta karya, dan tata ruang dianggap buruk. Akhirnya menyumbang silpa. Jika tidak diserap, terjadi pelanggaran perda.
Pengalaman lain disampaikan pejabat pemkab yang namanya enggan disebutkan. Menurut dia, pekerjaan lelang memang membuat resah. Sebagian besar pemenang lelang merupakan penawar terendah. “Tidak sesuai pagu anggaran pembangunan,” ujarnya.
Hal itu berdampak pada penuntasan proyek. Pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan. “Kalau anggaran kurang, pasti berdampak pada kualitas pekerjaan,” tuturnya.
Saat BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) memeriksa, banyak temuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. “Itu yang membuat kami ragu,” ucapnya.
Sekda Sidoarjo Achmad Zaini menyatakan, seharusnya kepala OPD tidak perlu ragu. Pemkab sudah menggandeng kejaksaan dalam pengerjaan pembangunan fisik. “Ada tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan (TP4D),” jelasnya.
Zaini mengatakan, seluruh OPD sudah melibatkan TP4D dalam pembangunan. Mulai perencanaan hingga pekerjaan. Mengenai pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, menurut dia, tidak selalu pemenang lelang merupakan penawar terendah. “ULP (bagian lelang) sudah profesional,” katanya.
