Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jatim terus dipacu untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih maksimal. Tahun ini, besaran PAD yang berhasil disetorkan sembilan BUMD ke APBD Jatim mencapai Rp 412,15 miliar dengan target sebesar Rp 401,57 miliar.
Dari total realisasi tersebut, Bank Jatim menjadi penyokong terbesar PAD dari sektor BUMD dengan nilai Rp 360 miliar. Sementara setoran terkecil diberikan PT Jamkrida Jatim dengan nilai Rp 750 juta. Kendati kecil, nilai tersebut telah memenuhi target setoran PAD Jatim tahun ini. “Jadi dari sepuluh BUMD kita, ada satu BUMD yang memang kondisinya tidak bagus sehingga tidak mampu menyetorkan PAD,” tutur Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim Dyah Rahayu Ermawati saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/9).
Menurut Dyah Erma, pendapatan yang disetor BUMD setiap tahun mengalami peningkatan. Tahun lalu, target dan realisasi PAD dari BUMD mencapai angka Rp 384,28 miliar. Nilai tersebut telah sesuai dengan target yang nilainya hampir sama.
Sedangkan tahun ini, realisasi PAD dari BUMD cukup menggembirakan karena nilainya lebih tinggi dari target yang diharapkan. “Setiap tahun pasti ada peningkatan target. Dan tahun ini realisasi kita cukup bagus dibandingkan dengan target yang ditetapkan,” tandasnya.
Dyah menuturkan, ke depan diperlukan upaya lebih untuk merevitalisasi BUMD di Jatim sehingga kontribusinya terhadap PAD dapat terus ditingkatkan. Beberapa hal yang akan dilakukan ialah dengan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan holding, pengembangan bidang usaha, dan perluasan kerjasama.
Ia mencontohkan, pengembangan bidang usaha sebagaimana yang direncanakan PT Jatim Grha Utama (JGU) untuk pengelolaan limbah B3 di Mojokerto. “PDAB Jatim tahun ini juga memperluas kerjasama dengan PDAM Gresik untuk distribusi air,” tutur Dyah Erma.
Lebih lanjut, revitalisasi juga dilakukan dengan penyertaan modal kepada BUMD yang memiliki prospek bagus. Seperti yang tahun ini telah dilakukan ialah memberikan penyertaan modal bagi PDAB Jatim sebesar Rp 55 miliar. “Sebenarnya masih kurang Rp 173 miliar dan akan kita ajukan dalam RAPBD murni tahun 2020. Itu dengan catatan kemampuan APBD mencukupi,” tutur dia.
Terkait penyertaan modal, Dyah menekankan bahwa hal itu akan melalui kajian mendalam terkait potensi usaha dan kemampuan pengelolaan yang profesional. Termasuk untuk PT Jamkrida yang saat ini tengah berbenah juga berpeluang diusulkan pada 2020. “Untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD, BUMD juga tidak bisa hanya melakukan kegiatan bisnis as usual,” kata Dyah Erma.
Berbeda dengan PT Askrida yang saat ini belum bisa dilakukan penyertaan modal karena memang tidak ada modal yang bisa dibeli. “PT Askrida potensinya bagus. Modal kita di sana hanya 2,31 persen tapi tetap mampu memberi kontribusi terhadap PAD Jatim,” tandasnya.
