Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep menjelang tutup tahun 2019 masih baru mencapai 50 persen. Akibatnya, banyak proyek pembangunan dengan nilai miliaran rupiah tidak dapat terealisasi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Edy Rasyiadi mengatakan, rendahnya realisasi anggaran tahun ini lantaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak bisa melaksanakan kegiatan, salah satunya di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Cipta Karya, Dinas Perhubungan (Dishub) berupa pembangunan gedung DPRD senilai Rp 40 miliar, Dinas Kesehatan (Dinkes) berupa gedung Rumah Sakit di Kepulauan Kangean, pengadaan pompa air senilai Rp 12 miliar dan pembangunan Dermaga di Pulau Kesehatan Giliyang, Kecamatan Dungkek senilai Rp 30 miliar.
“Ada pekerjaan proyek di sejumlah OPD yang tidak bisa dilaksanakan tahun ini, seperti pembangunan gedung dewan di Dinas PUPR dan Cipta Karya, Rumah Sakit di Kangean dan Dermaga di Giliyang,” kata Edy Rasyiadi, Selasa (17/12).
Menurut Sekda, ada beberapa kendala yang menyebabkan proyek tersebut tidak bisa dilaksanakan tahun ini. Salah satunya, waktunya sempit karena proyek itu baru ditetapkan pada bulan Agustus dan adanya perubahan pelaksana proyek atau OPD pengguna anggaran, seperti pembangunan gedung dewan yang sebelumnya ada di Setwan, namun tahun ini dipindah ke Dinas PUPR dan Cipta Karya. “Tidak bisa dipaksakan untuk dilakukan tahun ini. Kemungkinan besar akan dilaksanakan pada tahun depan,” ujarnya.
Lebih lanjut ia memaparkan, pihaknya menargetkan serapan anggaran tersebut bisa mencapai 70-80 persen dari total anggaran hingga akhir tahun ini. Karena, masih banyak pelaksanaan proyek yang sedang berlangsung. Namun, untuk paket proyek yang besar tersebut tidak bisa dilaksanakan, mengingat waktunya sangat sempit, dikhawatirkan tidak cukup.
“Kami optimis, hingga akhir tahun ini kami bisa menyelesaikan penyerapan anggaran antara 70 hingga 80 persen,” tukasnya.
