Pemerintah Kota Madiun merespon cepat rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jatim terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterima beberapa waktu lalu.
Rapat koordinasi digelar sebagai evaluasi terkait sejumlah rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 tersebut. Wali Kota Madiun Maidi menyebut semua rekom tersebut sudah diselesaikan.
”Kita kembali mendapat WTP tetapi memang ada lima rekomendasi dari BPK. Kita bergerak cepat untuk menindaklanjuti rekom ini. Salah satunya, melalui rakor hari ini,” kata Wali Kota usai rakor di Ngrowo Bening, Rabu (24/3).
Seperti diketahui Pemkot Madiun berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kali keempat secara berturut tahun ini. Predikat tersebut atas LKPD tahun anggaran 2020.
Penyerahan LHP beserta predikat WTP berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo, Rabu (10/3) lalu. Dalam capaian tersebut memang masih ada sejumlah rekomendasi. Di antaranya, penatausahaan aset tetap yang dirasa belum maksimal dan terdapat sedikit kekurangan bayar.
