Kendati Pemkab Tulungagung untuk kedua kalinya mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI, namun DPRD setempat masih menyoroti keberadaan infrastruktur jalan beraspal yang kondisinya banyak rusak atau berlubang.
Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Adib Makarim, Sabtu (12/6), mengungkapkan dari sekitar 2.000 km jalan beraspal di Kabupaten Tulungagung saat ini sebagian di antaranya dalam keadaan rusak. “Kami mendorong bupati untuk segera memperbaikinya,” ujarnya.
Menurut dia, hasil opini WTP dari BPK bukan berarti pembangunan di Kabupaten Tulungagung sudah sempurna. Masih banyak yang perlu dievaluasi.
“WTP bukan tanpa evaluasi. Walaupun WTP juga ada yang harus dibenahi dan dievaluasi,” paparnya.
Adib menyebut belum lama ini bersama pimpinan DPRD Tulungagung lainnya sudah melakukan kunjungan ke Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung agar mereka segera memperbaiki jalan rusak itu. “Kami berharap dengan diperbaikinya jalan rusak dapat membuat roda perekonomian bisa berjalan lancar. Dinas PUPR sudah berjanji akan memperbaikinya dengan cepat karena saat ini masih proses lelang,” paparnya.
Sebelumya, Subani Sirab, anggota Fraksi Hati Nurani Bersatu DPRD Tulungagung juga menyoroti keberadaan jalan rusak di Tulungagung. Ia mengungkapkan tim penambal jalan Pemkab Tulungagung yang dulu biasa berkeliling melakukan penambalan jalan berlubang saat ini tidak dilihatnya lagi.
“Jalan berlubang di jalan yang sudah di hotmix membuat keadaan jalan bertambah parah. Lubang-lubang yang belum diperbaiki tersebut membuat lubang baru,” paparnya.
Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, menanggapi sorotan dewan menyatakan tidak benar jika penanganan jalan rusak di Tulungagung sekarang mandek. Ia menyebut pelaksanaan penambalan jalan berlubang terus dilakukan.
