LSM Jawa Timur Corruption Watch Reformasi (JCWR) mempertanyakan pengadaan cleaning service tahun anggaran 2021 dan 2022 di BPK Jawa Timur. Harga penawaran pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp1,012miliar, sedangkan tahun anggaran 2022 naik menjadi Rp1,065miliar. Menurut JCWR, nilai pengadaan tersebut terlalu besar untuk jumlah tenaga cleaning service yang berjumlah 16 orang dengan gaji UMR. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, BPK Jawa Timur mengundang LSM JCWR dalam forum Komunikasi Stakeholder pada Senin (07/03/2022) di Kantor BPK Jawa Timur.
“Kami mendapat informasi bahwa jumlah tenaga cleaning service di BPK Jawa Timur sebanyak 16 orang. Kalau tahun 2021 jumlah tenaga adalah 16 orang dan UMR Rp4.293.000,00 dan tahun 2022 jumlah tenaga dan UMR masih sama, harusnya jumlah penawaran tetap sama, tetapi pada tahun 2022 ada selisih nilai penawaran sebesar Rp50 juta,” ujar Koordinator Lapangan LSM JCWR Setyarjo Heru.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Jawa Timur Sigit Pratama Yudha menjelaskan bahwa nilai penawaran pengadaan cleaning service tersebut bukan hanya untuk gaji saja, tetapi berupa paket pekerjaan.
“Perhitungan di kontrak tidak sesederhana itu. Ada pajak 10 persen, keuntungan vendor 10 persen, gaji cleaning service juga bukan hanya yang take home pay tiap bulan, tetapi ada THR, Jamsostek, BPJS, seragam, dan ada uang lembur juga. Selain itu juga ada belanja bahan. Belanja bahan ini misalnya untuk tong sampah, alat pel, pengharum ruangan, tissue, dan lain-lain,” jelasnya.
Beliau juga menyampaikan bahwa jika ke depannya LSM JCWR ingin menyampaikan pertanyaan, masukan, maupun kritik dapat menyampaikan melalui surat ataupun surat elektronik yang akan ditindaklanjuti secara tertulis maupun melalui forum komunikasi stakeholder.
