Surabaya – Perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) menumpuk di dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan (DPRKPP). Melalui e-rutilahu yang sudah diverivikasi, jumlah antrean tembus 2.700 unit.
Ketua Komisi C Baktiono meminta DPRKPP menuntaskan antrean itu. Semuanya harus bisa ditindaklanjuti tahun depan. “Kalau sekarang tidak bisa, ya tahun depan selesaikan,” kata Baktiono kemarin.
Menurutnya, jangan karena alasan tahun politik, perbaikan rutilahu tidak dimaksimalkan. Sebab, bangunan warga yang sudah diverivikasi itu sudah memenuhi persyaratan untuk dilakukan bedah rumah. “Sebelum rumah mereka roboh, perbaiki secara layak,” imbuhnya.
Sekretaris Komisi C Agoeng Prasodjo menambahkan, DPRKPP harus menganggarkan perbaikan rutilahu 2024 sebanyak 2.700 unit. Itu bisa dialokasikan dalam R-APBD 2024. Tahun ini perbaikan yang dibatalkan mencapai 500 unit. Jika pendanaannya Rp 35 juta per unit, total anggaran rutilahu yang dipangkas mencapai Rp 17,5 miliar. “Yang dihapus ini kami minta dianggarkan lagi tahun depan,” tegas Agoeng.
![[Selengkapnya di Jawa Pos]](https://jatim.bpk.go.id/wp-content/uploads/2023/10/Jawa-Pos-0510.png){kind=link}