Panitia Khusus (Pansus) LHP BPK DPRD Gresik langsung tancap gas kerja maraton. Setelah sebelumnya dibentuk melalui sidang paripurna, Kamis (4/6) langsung melakukan kunjungan kerja luar daerah (KKLD) ke Jakarta, guna melakukan konsultasi ke Depdagri terkait hasil pemeriksaan BPK.
Menurut Ketua DPRD Gresik, H Abdul Hamid, kepergian anggota dewan untuk berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ini dilakukan untuk mencari informasi aturan-aturan yang dilanggar sesuai dengan hasil audit BPK. Beberapa temuan dari BPK yang akan dikonsultasikan terkait dengan pajaka. Selain itu, terkait dengan belum dibayarnya denda untuk kontraktor proyek yang molor pekerjaannya juga akan ditanyakan kepada kementeriannya.
“Pansus LHP BPK DPRD hanya ingin berkonsultasi, dan ini sudah sesuai dengan hasil Banmus. Para wakil rakyat bakal berada di Jakarta hingga Sabtu (6/6) mendatang. Kemudian, pada Senin mendatang, Pansus menggelar audiensi dengan BPK Perwakilan Jatim. Dan hasil konsultasi di dua lembaga ini, nantinya akan dijadikan acuan rekomendasi kepada SKPD yang kinerjanya merosot,” ujarnya.
