DPRD Jatim akhirnya membentuk panitia kerja (panja) menyikapi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas pengelolaan keuangan Pemprov Jatim oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Panja yang beranggotakan 15 orang ini akan mengevaluasi atas buruknya pengelolaan keuangan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada. Hasilnya, panja akan memberikan rekomendasi kepada gubernur atau sekdaprov untuk memperbaiki atau bahkan pergantian pejabat SKPD.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Tjujuk Sunario mengatakan, panja LHP akan bekerja selama satu minggu mencari informasi penyebab munculnya opini WDP dari BPK RI. “Selama satu minggu ini, panja diharapkan segera berkoordinasi dengan pihak Pemprov Jatim, BPK RI Perwakilan Jatim, dan BPK RI. Hasil koordinasi ini segera dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk segera diparipurnakan,” ujarnya.
