Jalan terjal menuju penyelamatan Poltekom terus diupayakan. Baik dewan maupun pemkot sama-sama berkomitmen untuk menyelamatkan Poltekom. Pertemuan demi pertemuan digelar, demi keberlangsungan kampus yang berdiri pada era pemerintahan Peni Suparto tersebut.
Ketua DPRD Kota Malang, Arif Wicaksono, mengatakan pihaknya bertekad untuk menyelamatkan Poltekom. Hanya saja saat ini tengah dicari solusi agar tidak ada aturan yang dilanggar. “Hasil pertemuan dengan Pemkot, sebenarnya ada kesamaan visi, agar Kampus Poltekom selamat. Kita sekarang sedang mencari solusi terhadap masalah ini,” ujar Arif.
Munculnya masalah Poltekom, sambung Arif, setelah ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebenarnya dana operasional untuk Poltekom tidak dihapus, tetapi dialihkan dari Dinas Pendidikan ke BPKAD. Karena ada kesalahan komunikasi antara eksekutif dan BPK, sehingga dana operasional untuk Poltekom tidak dimasukkan dalam pembahasan PAK APBD 2015.
Menurutnya, baik dewan maupun Pemkot Malang tetap komitmen melanjutkan Poltekom. Untuk itu, semua pihak sepakat akan ke Jakarta melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat mencari solusi yang terbaik, setelah dana operasionalnya dihentikan. Meski nantinya hasil konsultasi dengan pemerintah pusat menemui jalan buntu, tetap harus ada solusi untuk saat ini. Entah nanti meminjam dulu dana dari pihak lain atau mencari bantuan CSR dari perusahaan untuk mendanai Poltekom.
“Karena kasihan dosen dan pegawai di Poltekom sekarang belum gajian. Ini bisa kurang bagus bagi Poltekom,” katanya.
